Laporan Old Firm: Sepak Bola Skotlandia di Ambang Perubahan Besar

Laporan independen tentang kerusuhan suporter dalam laga Piala Skotlandia antara Rangers dan Celtic, Maret lalu, akhirnya dirilis setelah empat bulan penyelidikan. Dokumen setebal 37 halaman itu tidak hanya menyoroti kekacauan di dalam dan luar stadion Ibrox, tetapi juga memberikan vonis pedas terhadap seluruh pemangku kepentingan—klub, federasi, polisi, hingga kelompok ultras. Kesimpulan utamanya: sepak bola Skotlandia sudah kehabisan waktu untuk bertindak setengah hati.

Mark Blackbourne, konsultan acara olahraga yang memimpin tinjauan tersebut, menulis bahwa insiden pada 8 Maret 2025—saat Celtic menang adu penalti—"hanya terpaut sangat tipis dari konfrontasi kekerasan massal". Ratusan suporter Celtic menyerbu lapangan setelah kemenangan timnya, yang segera dibalas dengan invasi balik oleh pendukung Rangers yang bertopeng dan membawa tiang serta sarung tangan diperkuat. Polisi membutuhkan waktu 4 menit 28 detik untuk menguasai situasi, yang oleh laporan disebut sebagai "periode di mana kekerasan mengancam jiwa sangat mungkin terjadi".

Blackbourne mencatat bahwa risiko penghancuran di Broomloan Road meningkat ketika suporter Celtic tanpa tiket menerobos keamanan, sementara polisi tidak memiliki rencana untuk menangani massa di luar stadion. Beberapa petugas polisi mengaku kini "ketakutan" bertugas di laga Old Firm. Laporan juga mengungkap insiden lain: seorang petugas keamanan menerima suap untuk membiarkan penonton masuk, seorang anak berusia 10 tahun terkena lemparan koin, dan bus suporter Celtic diserang hingga satu orang pingsan.

Yang paling menonjol adalah kritik terhadap kelompok ultras dari kedua klub. Laporan menggambarkan mereka memiliki "hierarki internal, perencanaan terkoordinasi, kesadaran keamanan operasional, dan penggunaan intimidasi". Blackbourne menekankan bahwa kelompok-kelompok ini bukan sekadar kumpulan penggemar spontan, melainkan entitas terorganisir yang memerlukan respons intelijen dan multi-lembaga. Klub, menurut laporan, enggan menghadapi dinamika ini karena takut kehilangan atmosfer stadion dan khawatir akan konsekuensi dari tindakan tegas.

Blackbourne secara eksplisit menyatakan bahwa sistem sanksi saat ini gagal. "Denda terlalu kecil, terlalu tertunda, dan diterapkan secara tidak konsisten," tulisnya. Ia merekomendasikan agar hukuman pertama untuk pelanggaran serius bukan lagi denda atau skorsing, melainkan pembatasan jumlah penonton secara langsung—penutupan sektor, bukan pengurangan tiket. Laporan juga menyoroti bahwa aturan yang ada sebenarnya memungkinkan sanksi berat seperti pengurangan poin atau bahkan pengusiran klub, tetapi otoritas enggan menggunakannya.

Bagi pengamat sepak bola Indonesia, laporan ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola keamanan pertandingan yang ketat. Di dalam negeri, insiden kerusuhan suporter masih kerap terjadi, seperti tragedi Kanjuruhan 2022 yang menewaskan 135 orang. Meskipun konteksnya berbeda, kesamaan mendasar adalah lemahnya penegakan sanksi dan kurangnya koordinasi antara klub, kepolisian, dan federasi. Jika Skotlandia—dengan infrastruktur dan tradisi sepak bola yang mapan—masih bergulat dengan masalah ini, Indonesia harus lebih serius dalam menerapkan strict liability dan sanksi progresif.

Pertanyaan yang tersisa setelah laporan ini adalah: apakah otoritas sepak bola Skotlandia memiliki nyali untuk bertindak? Blackbourne mengutip pandangan para narasumber yang menyebut bahwa Scottish FA dan SPFL sebenarnya memiliki kekuatan disipliner yang cukup, tetapi memilih untuk tidak menggunakannya. "Pertanyaannya bukan apakah alat itu ada, melainkan apakah ada kemauan untuk menggunakannya," tulis laporan itu. Jika tidak ada perubahan nyata, kekacauan di Ibrox dan Celtic Park dipastikan akan terulang. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya.