Malaysia di Persimpangan: Retorika Anwar Menguji Politik Nonblok di Tengah Rivalitas AS-China

Kuala Lumpur berada dalam posisi yang semakin sulit untuk mempertahankan sikap nonbloknya di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China yang kian memanas di Asia Tenggara. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang tampak mendukung kebijakan Beijing atas Taiwan dan menyuarakan kekhawatiran atas perluasan militer AS di Filipina telah memicu pertanyaan tentang sejauh mana negara itu dapat terus berjalan di atas tali.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada 16 Agustus, Anwar dengan tegas menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China, bahkan mengisyaratkan pembenaran penggunaan kekuatan militer untuk mencegah pemisahan diri. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari Taipei, yang menilai komentar tersebut secara tidak langsung melegitimasi agresi Beijing. Peringatan pun dilayangkan: dukungan sepihak terhadap China dapat mengikis kepercayaan investor Taiwan, khususnya di sektor semikonduktor yang menjadi tulang punggung ekonomi Malaysia.

Dua hari kemudian, Anwar kembali menjadi sorotan ketika ia menyerukan penguatan pertahanan di Sabah, mengaitkannya dengan perluasan fasilitas militer AS di Pulau Balabac, Filipina, yang berjarak hanya sekitar 50 kilometer dari perairan Malaysia. Langkah Manila yang memperkuat pangkalan militer di bawah naungan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dengan Washington pada 2023 itu dipandang sebagai ancaman langsung, terlebih Filipina masih mengklaim wilayah Sabah sebagai bagian dari teritorinya.

Namun, para pengamat mengingatkan agar retorika Anwar tidak dibaca secara harfiah sebagai perubahan haluan strategis. Ngeow Chow Bing, Direktur Institute of China Studies di Universiti Malaya, menegaskan bahwa fondasi hubungan Malaysia dengan Barat tetap kokoh. "Malaysia masih menjaga hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya," ujarnya. Ruang untuk menjadi penyeimbang memang menyempit, tetapi menurutnya masih ada dan akan terus dimanfaatkan.

Chee Meng Tan, asisten profesor di University of Nottingham Malaysia, menilai pernyataan Anwar soal Sabah lebih merupakan respons terhadap sengketa bilateral yang sudah berlangsung lama dengan Manila. "Negara tetangga yang mengklaim sebagian wilayah Anda sedang membangun pangkalan militer yang hanya berjarak 20 menit dari lepas pantai, pemerintah mana pun pasti akan bereaksi," katanya. Anwar, lanjut Tan, justru menyerukan penguatan pertahanan sendiri, bukan meminta bantuan China, dan tetap menjaga hubungan baik dengan Filipina.

Di sisi lain, tekanan politik domestik ikut mewarnai langkah Anwar. Kekalahan beruntun koalisi Pakatan Harapan dalam tiga pemilihan tingkat negara bagian telah memunculkan spekulasi tentang pemilihan umum dini. Khoo Ying Hooi, profesor madya hubungan internasional di Universiti Malaya, menilai retorika Anwar yang "terkadang lebih akomodatif terhadap Beijing daripada yang diperlukan" dapat menimbulkan kesan keberpihakan, meski strategi keseluruhan tetap pragmatis.

Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran penting. Sebagai negara yang juga menganut politik bebas aktif, Jakarta perlu mencermati bagaimana Malaysia menyeimbangkan kepentingan ekonomi yang besar dengan China dan hubungan keamanan dengan AS. Ketergantungan pada rantai pasok global, terutama semikonduktor, menjadikan posisi Malaysia sebagai barometer bagi negara-negara ASEAN lain yang menghadapi tekanan serupa.

Meskipun hubungan politik dengan Beijing menghangat, Kuala Lumpur tetap bersikap tegas menolak klaim maritim China di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan wilayahnya. Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan pada Februari lalu kembali menegaskan penolakan tersebut, sementara Anwar memastikan eksplorasi minyak dan gas di perairan itu akan terus berlanjut.

Ke depan, kemampuan Malaysia untuk bertahan di antara dua raksasa akan sangat ditentukan oleh nilai strategisnya bagi kedua belah pihak. Seperti diungkapkan Tan, "China membutuhkan negara-negara tetangga yang bersahabat untuk terus berdagang, sementara Amerika membutuhkan pabrik-pabrik Malaysia, tempat sebagian besar chip dunia diuji dan dikemas. Keduanya tidak akan mendapatkan keuntungan jika mendorong Malaysia untuk lebih dekat dengan pihak yang lain." Namun, dengan kunjungan Anwar ke China yang semakin dekat, akankah keseimbangan yang rapuh ini mampu bertahan, atau justru menjadi awal dari pergeseran yang lebih permanen?