Prabowo Puji MBG di Rusia, Pengamat: Tujuan Mulia, Eksekusi Gagal

Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), di panggung internasional saat pidato dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026). Namun, promosi itu berlangsung di tengah gelombang laporan keracunan massal yang menimpa para penerima manfaat di sejumlah daerah, memicu pertanyaan tentang kesenjangan antara citra program dan realitas di lapangan.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai langkah Prabowo mempromosikan MBG di forum global sebagai hal yang wajar, bahkan strategis, untuk menunjukkan komitmen pemerintah pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, ia menggarisbawahi bahwa tujuan mulia program tersebut belum sejalan dengan implementasi yang berjalan di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Emrus, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari gaung diplomatiknya, melainkan dari seberapa baik ia dieksekusi dan diawasi di tingkat akar rumput.

“Sangat wajar Presiden membanggakan MBG di depan forum internasional, karena program ini memang dirancang untuk memperbaiki asupan gizi generasi penerus. Namun, pada tataran pelaksanaan dan pengawasan, saya menilai kinerja para pembantu presiden yang bertugas mengurus program ini mendekati gagal, atau bahkan sudah gagal,” ujar Emrus saat dihubungi dari Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026).

Dua indikator utama yang diajukannya menjadi sorotan: pertama, dugaan keracunan yang dialami puluhan ribu siswa di berbagai wilayah; kedua, dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi di BGN. Kedua hal ini, menurut Emrus, menjadi bukti bahwa tata kelola program belum berjalan sesuai dengan visi awal yang dicanangkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa tanpa perbaikan serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas, program yang menyasar masa depan anak bangsa ini berisiko kehilangan kepercayaan publik.

Dalam pidatonya di Rusia, Prabowo juga mengaitkan MBG dengan agenda hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja, menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Namun, di dalam negeri, rentetan insiden keracunan—seperti yang terjadi di SMAN 3 Nganjuk pada awal September—menunjukkan bahwa distribusi dan kualitas pangan masih menjadi titik lemah yang belum tertangani optimal.

Konteks ini menjadi penting bagi publik Indonesia, terutama orang tua yang anaknya menjadi penerima manfaat. Kepercayaan terhadap program MBG tidak hanya bergantung pada janji politik, tetapi juga pada bukti nyata bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi. Kasus keracunan yang berulang, ditambah isu korupsi di lembaga pelaksana, dapat menggerus dukungan masyarakat terhadap salah satu program andalan pemerintahan ini.

Ke depan, pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum. Pertanyaan yang menggantung: mampukah BGN dan jajaran terkait membenahi diri sebelum program ini kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan dunia internasional?