Dukungan Mengalir untuk Infantino: Kontroversi Piala Dunia Tak Goyahkan Kursi Presiden FIFA

Gianni Infantino, presiden FIFA yang memimpin di tengah gelombang kontroversi Piala Dunia 2026, dipastikan akan kembali menduduki kursi tertinggi untuk periode keempat. Dukungan dari lebih dari 200 asosiasi anggota telah mengalir, menjadikannya calon tunggal dalam pemilihan Maret mendatang. Meskipun beberapa federasi Eropa, terutama Jerman, masih menahan diri, hasil akhirnya tampaknya sudah bulat.

Kontroversi terbesar yang membayangi turnamen kali ini adalah keputusan FIFA membatalkan sanksi kartu merah yang diterima pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, hanya beberapa hari setelah final. Langkah ini diambil setelah adanya tekanan dari Gedung Putih, memicu kecaman luas dari berbagai pihak. UEFA menyebut keputusan itu "belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan", serta menegaskan FIFA telah "melewati batas merah".

Bahkan mantan presiden FIFA, Sepp Blatter, yang masih dalam masa larangan, ikut berkomentar. "Kartu merah tidak dibatalkan oleh panggilan telepon politik," tulisnya di media sosial. Ironisnya, ketika Blatter bisa mengklaim moralitas, itu menandakan adanya masalah serius di tubuh FIFA.

FIFA membela keputusan tersebut dengan merujuk pada Pasal 27 yang memungkinkan peninjauan konsekuensi kartu merah. Pasal yang sama pernah digunakan pada November 2025 untuk mengurangi hukuman Cristiano Ronaldo, sehingga ia bisa tampil di laga pembuka Piala Dunia. Namun, dalam kasus Balogun, dasar hukum keputusan tidak dipublikasikan, sehingga menyulitkan upaya akuntabilitas.

Ketidakonsistenan FIFA semakin terlihat ketika mereka membuka penyelidikan terhadap dua pemain Argentina yang mengangkat spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" setelah mengalahkan Inggris. FIFA menegakkan larangan pernyataan politik dengan ketat, sementara dalam waktu yang sama diduga mengabaikan aturan demi tekanan politik dari AS.

Hubungan Infantino dengan para pemimpin politik dunia bukanlah hal baru. Sejak Piala Dunia 2018 di Rusia, ia telah menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh seperti Vladimir Putin, penguasa Qatar, dan kini Donald Trump. Pada Desember lalu, FIFA bahkan memberikan "Penghargaan Perdamaian" kepada Trump. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mendapatkan patronase politik yang mendukung ekspansi FIFA, termasuk rencana Piala Dunia 48 tim dan wacana 64 tim pada 2030.

Kelompok hak asasi FairSquare telah mengajukan pengaduan ke komite etik FIFA, menuduh Infantino melanggar aturan netralitas politik. Sekitar 50 anggota Parlemen Eropa dan Federasi Sepak Bola Norwegia mendukung pengaduan tersebut. Tekanan bahkan merembet ke Komite Olimpiade Internasional (IOC), di mana Infantino menjadi anggota sejak 2020. FairSquare meminta IOC menguji perilaku Infantino berdasarkan aturan etika Olimpiade.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi penting. Sebagai negara dengan basis penggemar sepak bola yang besar, Indonesia kerap menjadi sasaran ekspansi bisnis FIFA. Kedekatan Infantino dengan kekuasaan politik dapat memengaruhi keputusan alokasi turnamen atau investasi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kasus Balogun menunjukkan bahwa aturan FIFA bisa lentur di hadapan tekanan politik, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi negara-negara yang tidak memiliki pengaruh geopolitik kuat.

FIFA, yang secara hukum adalah organisasi nirlaba Swiss dengan prinsip netralitas politik, kini berada di persimpangan. Jika terus mendekatkan diri pada kekuasaan, ia berisiko kehilangan legitimasi sebagai regulator sepak bola global. Pertanyaan besarnya: apakah netralitas masih menjadi prinsip yang dijunjung, atau hanya menjadi retorika belaka saat kepentingan politik dan bisnis berbicara?