Saat Teknologi Berubah dari Alat Menjadi Aktor: Peringatan Singapura di Tengah Perlombaan AI Militer

Dalam pidato yang menandai babak baru pertarungan digital global, Sekretaris Tetap Pertahanan Singapura Joseph Leong menegaskan bahwa teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjelma menjadi "aktor yang berdiri sendiri"—sebuah peringatan keras di tengah meningkatnya ketidakpastian dan kontestasi geopolitik. Pernyataan itu disampaikan dalam jamuan resmi Simposium Pertahanan Digital ke-4 di Singapura, Senin (20/7/2026), yang dihadiri lebih dari 300 pejabat pertahanan, akademisi, dan pakar dari 35 negara.

Leong menggarisbawahi bahwa domain digital telah berevolusi dari fungsi pendukung menjadi medan strategis tempat "keunggulan dibangun, kepercayaan dipertaruhkan, dan tindakan tegas dapat diambil sebelum satu tembakan pun dilepaskan." Kemajuan kecerdasan buatan, khususnya AI agen (agentic AI), disebutnya memungkinkan sistem untuk mengevaluasi, memutuskan, dan mengeksekusi pada kecepatan serta skala mesin—sebuah lompatan yang mengubah lanskap operasi militer secara fundamental.

Leong mencontohkan model-model frontier seperti Mythos dari Anthropic dan GPT-5 dari OpenAI sebagai pendorong utama pergeseran ini. "Agen AI sudah berburu malware, memonitor titik akhir jaringan, dan menganalisis jutaan entri log secara otonom," ujarnya. Namun, ia juga memberikan catatan keras: "Mesin tidak bisa memikul tanggung jawab—manusia dan institusi harus melakukannya. Di domain militer, jika kita kehilangan kendali, kita berisiko mengalami kekacauan."

Dalam konteks geopolitik yang kian kontestatif, Leong mengingatkan bahwa pertempuran kini semakin banyak terjadi "di bawah ambang konflik bersenjata"—melintasi sistem digital, infrastruktur kritis, dan ekosistem informasi. Kebohongan dipersenjatai untuk mengikis kepercayaan pada institusi dan memecah belah masyarakat, sementara batas antara damai dan konflik, militer dan sipil, serta aktor negara dan non-negara semakin kabur. "Perang informasi telah menjadi front yang beroperasi secara permanen. Efeknya menetes perlahan, tetapi dampak kumulatifnya pada populasi bisa lebih signifikan daripada kekuatan konvensional," tegasnya.

Peringatan ini relevan bagi Indonesia, yang memiliki infrastruktur digital yang terus berkembang dan kerap menjadi sasaran serangan siber. Sebagai negara dengan populasi pengguna internet terbesar keempat di dunia, Indonesia berada di garis depan dalam menghadapi ancaman hibrida—mulai dari disinformasi yang menggerogoti kohesi sosial hingga potensi sabotase terhadap pusat data nasional. Langkah Singapura mendorong norma siber bersama dan latihan regional bisa menjadi preseden penting bagi penguatan arsitektur keamanan siber di Asia Tenggara.

Untuk menjawab dilema strategis ini, Leong menekankan pentingnya aturan dan institusi internasional. "Setiap pihak punya insentif untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan ini demi keuntungan sebesar-besarnya, tetapi persaingan tanpa batas berisiko memicu eskalasi, proliferasi, dan kerugian bersama," katanya. Dialog, pembangunan kepercayaan, dan norma bersama disebutnya sebagai jalan keluar. Singapura berencana memperkuat Pusat Keunggulan Siber dan Informasi ADMM (ACICE) sebagai simpul terbuka dan inklusif bagi ASEAN. "Kami ingin ACICE menjadi jembatan kerja sama praktis yang terbuka, inklusif, dan berdampak," ujar Leong.

Simposium tahun ini, yang digelar di Raffles City Convention Centre, menjadi ajang bagi militer, pejabat pertahanan, akademisi, dan industri untuk berbagi tantangan, merumuskan solusi, dan membangun kepercayaan. Namun, Leong memperingatkan agar forum ini tidak berubah menjadi "talk-shop" belaka. "Masa depan digital tidak akan menunggu kita siap. Kita harus beradaptasi cepat, menjunjung akuntabilitas manusia, dan menjaga eskalasi tetap terkendali," pungkasnya. Pertanyaannya kini: mampukah negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menyelaraskan langkah di tengah perlombaan senjata digital yang semakin tak terbendung?