Ketegangan Laut China Selatan Bayangi KTT ASEAN, AS Kecam Tindakan Beijing

Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas dan mengancam mendominasi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Selasa (21/7). Bentrokan fisik antara awak kapal Filipina dan China di gugusan Second Thomas Shoal sehari sebelumnya langsung menuai kecaman keras dari Amerika Serikat, yang menyebut tindakan Beijing sebagai "berbahaya".

Pernyataan AS dirilis tak lama setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio tiba di Manila untuk menghadiri pertemuan tahunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Rubio, dalam sebuah opini yang dimuat media Filipina, menegaskan komitmen Washington terhadap kebebasan navigasi di Asia Tenggara. Ia memperingatkan bahwa jika jalur laut strategis itu jatuh ke tangan kekuatan yang mau menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, maka kedaulatan dan masa depan ekonomi AS dan negara-negara ASEAN akan terancam. Pernyataan itu jelas menyasar klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh pengadilan internasional.

Bentrokan Senin lalu merupakan insiden serius pertama di laut dalam beberapa bulan terakhir. Manila menuduh personel Penjaga Pantai China menyerang awak kapal Filipina di dekat kapal kandas yang dijadikan pos jaga. Sementara Beijing membantah dan menyebut Filipina sebagai provokator dengan mengirim perahu karet kecil mendekati kapal mereka. Insiden ini kian meredupkan harapan tercapainya Kode Etik (Code of Conduct) di Laut China Selatan yang telah lama dirundingkan antara ASEAN dan China. Para analis memperingatkan bahwa dokumen yang dihasilkan kemungkinan tidak akan memiliki daya ikat kuat.

Di luar isu Laut China Selatan, para menteri juga dihadapkan pada krisis Myanmar yang tak kunjung usai. Sejak kudeta militer 2021, Myanmar secara resmi dikucilkan dari pertemuan puncak ASEAN. Thailand, yang berbatasan langsung dan menampung jutaan pengungsi Myanmar, menjadi pendorong utama reintegrasi. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, pekan lalu menyatakan bahwa pemimpin junta Min Aung Hlaing akan berkunjung ke Bangkok pada Agustus mendatang. "Lebih baik membawa Myanmar kembali ke dalam kelompok," ujarnya. Namun, Malaysia dan beberapa negara lain masih menolak dialog tingkat tinggi selama penindasan masih berlangsung.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas Laut China Selatan tanpa memihak. Pemerintah di Jakarta selama ini mengadvokasi pendekatan dialog dan penghormatan hukum internasional. Namun, meningkatnya ketegangan antara AS dan China di kawasan dapat mempersulit posisi Indonesia yang ingin menjaga hubungan baik dengan kedua raksasa ekonomi tersebut. Selain itu, krisis energi yang melanda Filipina—yang mendorong Manila membeli minyak dari Rusia—juga menjadi pengingat bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Ke depan, pertemuan ASEAN di Manila diperkirakan akan menghasilkan pernyataan bersama yang bernada hati-hati mengenai Laut China Selatan, sementara isu Myanmar kemungkinan hanya akan mencapai kemajuan terbatas. Pertanyaan besarnya: mampukah ASEAN tetap bersatu di tengah tarik-menarik kepentingan negara-negara besar, atau justru semakin terpecah?