Zulhas: Harga Beras Bisa Tembus Rp20.000 per Kg Jika Impor Terus Dibiarkan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperingatkan bahwa harga beras di dalam negeri berpotensi menembus Rp20.000 per kilogram apabila Indonesia gagal memperkuat produksi pangan lokal dan kembali bergantung pada impor. Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran akan rapuhnya ketahanan pangan nasional yang masih dibayangi tingginya biaya produksi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat.

Pada 2024, sebelum pemerintah mengklaim mencapai swasembada, Indonesia tercatat mengimpor beras hingga 4,52 juta ton. Zulhas menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan, harga beras bisa meroket ke kisaran Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sementara harga gandum justru relatif murah. "Kalau kita terus tidak mau tahu, nanti harga beras bisa sampai Rp20.000," ujarnya dalam peluncuran buku 'Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul' di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Peringatan ini muncul di tengah sorotan terhadap efisiensi produksi pangan dalam negeri. Zulhas mengungkapkan, biaya untuk menghasilkan satu kilogram beras di Indonesia mencapai Rp12.000, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand yang hanya sekitar Rp3.800 per kilogram. Angka ini menjadi indikator bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan stok, tetapi juga daya saing biaya produksi yang menentukan harga akhir di pasar.

Lebih jauh, Zulhas menyoroti perubahan dramatis dalam konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Saat pertama kali duduk di DPR pada 2004, konsumsi gandum nasional hanya berkisar 3-4 juta ton. Kini, angka tersebut melonjak hingga sekitar 13 juta ton. Ia menilai pergeseran ini didorong oleh harga beras yang relatif mahal dibanding produk berbasis gandum seperti roti dan mi. "Orang akan pindah makannya. Karena beras kita mahal, gandumnya murah, mereka pindah ke roti," jelasnya.

Fenomena ini bukan sekadar perubahan selera, melainkan sinyal bahaya bagi kemandirian pangan. Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan semakin tergantung pada impor gandum, yang justru dapat melemahkan posisi tawar negara di tengah gejolak pasar global. Zulhas menekankan bahwa tidak ada negara maju yang berhasil membangun peradaban tanpa kemampuan swasembada pangan.

Pengalaman pahit saat menjabat Menteri Perdagangan turut mewarnai peringatannya. Zulhas mengisahkan kesulitan Indonesia saat mencoba membeli beras dari India dalam masa krisis, namun permintaan tersebut ditolak. "Saya bolak-balik ke India mau beli beras, tidak dikasih. Itu luar biasa," kenangnya, menggambarkan betapa rapuhnya posisi negara pengimpor saat menghadapi tekanan politik dan ekonomi internasional.

Bagi Indonesia, isu ini memiliki implikasi langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras hingga Rp20.000 per kilogram akan memberatkan rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan beras sebagai makanan pokok. Di sisi lain, tingginya biaya produksi menunjukkan perlunya terobosan teknologi pertanian dan efisiensi rantai pasok agar harga pangan tetap terjangkau tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan program swasembada pangan, namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar, mulai dari alih fungsi lahan, keterbatasan irigasi, hingga mahalnya pupuk. Pertanyaannya kini, mampukah Indonesia keluar dari jebakan impor dan membangun sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan? Atau akankah peringatan Zulhas menjadi kenyataan yang harus dibayar mahal oleh konsumen di pasar?