Presiden Bangladesh Dikabarkan Mundur di Tengah Bayang-Bayang Kembalinya Sheikh Hasina

Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin dikabarkan akan mengundurkan diri dalam waktu dekat, menyusul tekanan politik yang meningkat setelah mantan perdana menteri Sheikh Hasina menyatakan niatnya untuk kembali ke tanah air. Langkah ini menandai babak baru dalam krisis politik Bangladesh yang telah berlangsung sejak penggulingan Hasina pada 2024.

Menurut sumber BBC Bangla, Shahabuddin telah menyampaikan niatnya kepada Ketua Parlemen Hafiz Uddin Ahmad, yang diperkirakan akan kembali ke Bangladesh pada Jumat (7/3) setelah memotong kunjungan medisnya di Thailand. Seorang pejabat senior mengungkapkan bahwa pengunduran diri tersebut kemungkinan akan diajukan dengan alasan kesehatan. Juru bicara Shahabuddin juga mengonfirmasi kepada Reuters bahwa presiden yang menjabat sejak 2023 itu diperkirakan akan mundur pada hari yang sama.

Tekanan terhadap Shahabuddin semakin deras setelah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang kini memerintah, memintanya untuk segera lengser. Situasi ini dipicu oleh pernyataan Sheikh Hasina dalam wawancara dengan Reuters awal bulan ini, di mana ia menegaskan akan kembali ke Bangladesh meskipun menghadapi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan massal terhadap pengunjuk rasa pada 2024. Pengadilan Internasional Bangladesh telah menjatuhkan vonis mati secara in absentia terhadap Hasina, yang saat ini berada di pengasingan di India.

Krisis politik Bangladesh berawal dari gelombang protes mahasiswa pada 2024 yang menewaskan sekitar 1.400 orang. Tindakan keras yang dilakukan pemerintah Hasina memicu kemarahan publik dan berujung pada penggulingannya. Setelah itu, partainya, Liga Awami, dilarang berpolitik dan banyak pemimpinnya dipenjara. Pemerintahan sementara di bawah pimpinan peraih Nobel Muhammad Yunus kemudian mengambil alih kekuasaan.

Shahabuddin sebelumnya mengaku merasa "dipermalukan" oleh pemerintahan sementara yang mencopot potretnya dari konsulat dan kedutaan Bangladesh. Namun, ia sempat berjanji akan tetap menjabat hingga pemilu digelar dan menyerahkan keputusan kepada pemerintah berikutnya. Kini, dengan kemenangan BNP, tekanan untuk mundur semakin tak terhindarkan.

Bagi Indonesia, dinamika politik Bangladesh menarik dicermati mengingat posisi negara tersebut sebagai mitra dagang penting di kawasan Asia Selatan. Ketidakstabilan politik Bangladesh berpotensi mempengaruhi rantai pasok tekstil dan produk garmen yang banyak diimpor Indonesia. Selain itu, Bangladesh dan Indonesia sama-sama menghadapi tantangan demokrasi dan transisi kepemimpinan di tengah tekanan publik yang kuat.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh Salahuddin Ahmed menyatakan bahwa pemerintah tidak meminta presiden untuk mundur, tetapi konstitusi mengizinkan presiden untuk mengundurkan diri jika ia menghendaki. Sementara itu, Hasina dalam wawancaranya menyebut para pemimpin partainya mengalami "represi luar biasa" dan ia ingin mati di tanah kelahirannya. "Jika kematian datang, aku ingin itu datang di tanahku sendiri, di mana orang tuaku dimakamkan," ujarnya.

Jika Shahabuddin benar-benar mundur, Bangladesh akan menghadapi pemilihan presiden dalam 90 hari ke depan. Pertanyaan besarnya adalah apakah transisi ini akan berjalan mulus atau justru memicu gelombang baru ketegangan politik di negara berpenduduk 170 juta jiwa tersebut.