Gelombang Panas Jepang Ubah Aturan Berpakaian: Celana Pendek Jadi Seragam Kantor

Di bawah terik matahari Tokyo yang mencapai 35 derajat Celsius, seorang pejabat pemerintah metropolitan, Noboru Watanabe, nekat mengenakan celana pendek ke kantor—sebuah pemandangan langka di negara yang masih menjunjung tinggi setelan formal. Keputusannya bukan sekadar gaya, melainkan bagian dari kebijakan resmi yang digagas Gubernur Tokyo Yuriko Koike untuk menghemat energi listrik di tengah krisis pasokan yang dipicu konflik Timur Tengah.

Kampanye yang diberi nama "Cool Biz" ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2005, saat Koike masih menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Namun, edisi terbarunya jauh lebih berani: tidak hanya melepas dasi dan jaket, para pegawai negeri kini diperbolehkan mengenakan polo shirt, T-shirt, sepatu kets, dan—tergantung pada jenis pekerjaan—celana pendek. Watanabe, yang berusia 50 tahun, mengaku awalnya merasa malu memperlihatkan betisnya di depan rekan kerja. "Tapi begitu Anda memakainya, Anda sadar betapa nyamannya," ujarnya kepada AFP.

Namun, kebijakan ini tidak serta-merta diterima dengan antusias. Sebagian masyarakat Jepang masih menganggap celana pendek tidak pantas untuk lingkungan kerja formal. Sachie Koike, seorang agen properti berusia 52 tahun, menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika pria melepas dasi atau jaket di musim panas, tetapi celana pendek dianggap melampaui batas. "Saya mengasosiasikannya dengan hari libur," katanya. Ia juga menambahkan, "Saya rasa kaki berbulu tidak terlihat rapi di tempat kerja."

Di sisi lain, pekerja kantoran seperti Takayuki Deguchi, 30 tahun, yang perusahaannya masih mewajibkan setelan jas, justru iri dengan kelonggaran yang dinikmati pegawai negeri. "Bisa mengenakan celana pendek yang membantu mengatur suhu tubuh saat cuaca panas adalah pendekatan yang sangat fleksibel," ujarnya. Perdebatan ini mencerminkan benturan antara tradisi formalitas Jepang dan realitas perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan mengingat suhu di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya kerap melampaui 35°C. Namun, aturan berpakaian formal—terutama di sektor perbankan, pemerintahan, dan perusahaan multinasional—masih ketat. Belum ada inisiatif serupa dari pemerintah Indonesia untuk mengadaptasi pakaian kerja yang lebih ringan demi efisiensi energi. Padahal, konsumsi listrik untuk pendingin ruangan di perkantoran diperkirakan menyumbang beban signifikan pada jaringan listrik nasional, terutama saat musim kemarau.

Para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia akan membuat gelombang panas semakin sering, berkepanjangan, dan intens. Jepang, yang tahun lalu mencatat musim panas terpanas dalam sejarah, telah mengambil langkah adaptif. Pertanyaannya, mampukah Indonesia—dengan budaya kerja yang tak kalah hierarkis—melakukan hal serupa, atau akankah setelan jas tetap menjadi "seragam" meski suhu terus meroket?