Hut 8 Garap Kontrak AI Data Center Rp152 Triliun, Kampus Texas Fully Booked

Hut 8, perusahaan yang semula dikenal sebagai penambang bitcoin dan kini bertransformasi menjadi penyedia infrastruktur kecerdasan buatan (AI), mengumumkan penandatanganan perjanjian sewa kedua senilai US$9,8 miliar (sekitar Rp152 triliun) dengan pelanggan berperingkat investasi yang sudah ada. Kesepakatan berdurasi 15 tahun ini sekaligus mengomersialkan penuh kampus Beacon Point berkekuatan 1 gigawatt (GW) di Texas, Amerika Serikat.

Langkah ini menegaskan peralihan strategis Hut 8 dan sejumlah mantan penambang bitcoin lainnya ke sektor AI. Mereka memanfaatkan aset kelistrikan dan keahlian pusat data yang dibangun selama era kripto untuk melayani permintaan komputasi AI yang melonjak sejak layanan generative AI diluncurkan. Perusahaan teknologi global telah menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk pusat data berisi chip canggih Nvidia dan lainnya.

Persaingan kini tidak lagi hanya soal semikonduktor, tetapi juga akses terhadap listrik, transmisi, dan lahan siap bangun. Ketersediaan daya menjadi kendala paling kritis di industri ini. Kontrak baru Hut 8 mencakup 352 megawatt (MW) kapasitas TI, menggandakan total jejak kontrak pelanggan yang tidak disebutkan namanya di kampus tersebut menjadi 704 MW. Nilai kontrak dasar untuk kampus Beacon Point kini mencapai US$19,6 miliar selama 15 tahun, dan bisa melonjak hingga US$50,2 miliar jika opsi perpanjangan dijalankan.

Secara keseluruhan, portofolio Hut 8 kini memiliki kapasitas kontrak AI sebesar 949 MW yang didukung 1.330 MW kapasitas utilitas, dengan nilai kontrak dasar agregat mencapai US$26,6 miliar. Seluruh kapasitas terkontrak disewakan atau di-backup oleh pihak berperingkat investasi. Perusahaan juga mendesain ulang data hall pertama di Beacon Point dengan arsitektur Nvidia, meningkatkan kapasitas hingga 57% tanpa perlu lahan atau utilitas tambahan. Pelanggan yang ada kemudian menggandakan kapasitas kontraknya di kampus tersebut.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memberi gambaran tentang skala investasi dan kebutuhan listrik yang diperlukan untuk membangun ekosistem AI yang kompetitif. Dengan target pemerintah menjadi pusat ekonomi digital, ketersediaan infrastruktur listrik yang andal dan murah menjadi prasyarat. Jika Indonesia ingin menarik investasi pusat data AI, akses terhadap energi hijau dan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan lahan siap bangun harus menjadi prioritas. Tanpa itu, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan AI global yang semakin ketat.

Hut 8 memperkirakan pengiriman data hall fase 2 pertama akan dimulai pada kuartal kedua 2028. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menyediakan infrastruktur serupa dalam waktu dekat, atau akan terus bergantung pada pusat data di luar negeri?