Thailand Desak China Tahan Pengiriman Tank ke Kamboja demi Jaga Gencatan Senjata

Thailand secara resmi menyampaikan keberatan kepada China atas pengiriman puluhan tank tempur ke Kamboja, menilai langkah tersebut dapat merusak gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara. Kekhawatiran itu disampaikan langsung Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul kepada Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan di Beijing pada 17 Juli lalu.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengungkapkan bahwa pihaknya meminta China mempertimbangkan dampak pengiriman 39 tank T-59D buatan China yang tiba di Kamboja bulan lalu. "Kekhawatiran kami terletak pada cara Kamboja melaporkan pengiriman tank tersebut. Saat ini hubungan sedang rapuh dan gencatan senjata masih rentan," ujar Sihasak kepada wartawan di sela kunjungan delegasi Thailand ke China. Ia menambahkan bahwa penyajian pengiriman tank yang menguntungkan Kamboja tidak akan membantu situasi bilateral.

Ketegangan Thailand-Kamboja memuncak tahun lalu setelah serangkaian bentrokan bersenjata pada Juli dan Desember yang menewaskan puluhan prajurit di kedua sisi. Gencatan senjata ketiga yang disepakati akhir tahun lalu belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Kamboja sebelumnya memulai proses penyelesaian sengketa maritim wajib di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menurut Sihasak justru mempersulit perundingan batas darat dan menyebabkan jeda negosiasi.

Akar perselisihan kedua negara berakar pada peta dan perjanjian era kolonial yang mendefinisikan perbatasan sepanjang 800 kilometer. Nasionalisme yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir turut memicu serangan militer di sepanjang perbatasan. Penggunaan senjata buatan China oleh Kamboja menjadi sorotan setelah tentara Thailand menyita sejumlah besar persenjataan buatan China dari pasukan Kamboja dalam bentrokan tahun lalu.

China selama ini menyatakan bahwa kerja sama pertahanan yang dilakukannya bersifat normal dan tidak menargetkan pihak ketiga. Namun, Thailand menilai bahwa pengiriman tank ke Kamboja di tengah situasi yang rapuh dapat memicu ketidakstabilan. Sihasak menekankan bahwa Thailand tidak mengkritik China, melainkan sekadar menyampaikan fakta dan meminta pertimbangan. Ia juga mengapresiasi sikap China yang dianggap netral dan tidak memihak, serta upaya Beijing membantu meredakan ketegangan, meskipun Thailand menegaskan bahwa masalah bilateral harus diselesaikan secara langsung.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi perhatian serius. Sebagai sesama anggota ASEAN, stabilitas di kawasan Indochina berdampak langsung pada arus investasi, perdagangan, dan keamanan regional. Ketegangan berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja dapat mengganggu rantai pasok dan mobilitas tenaga kerja di kawasan. Selain itu, meningkatnya pengaruh militer China di Kamboja melalui transfer alutsista berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara, yang selama ini dijaga melalui mekanisme ASEAN.

Di luar isu perbatasan, Thailand dan China sepakat membentuk mekanisme dialog yang melibatkan menteri luar negeri dan pertahanan. Putaran pertama akan digelar di China dengan prioritas memberantas operasi penipuan lintas batas. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan, kedua negara tetap berupaya menjaga hubungan bilateral yang pragmatis.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah China akan menahan pengiriman alutsista berikutnya ke Kamboja, atau justru memperkuat posisinya sebagai pemasok senjata utama di kawasan. Bagi Thailand, menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan hubungan dengan China menjadi tantangan yang tidak mudah, terutama di tengah rivalitas AS-China yang kian memanas di Asia Tenggara.