Skandal Kolusi Polisi Korea Selatan: Pelaksana Tugas Kapolri Janjikan Reformasi Total

Pelaksana tugas Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan, Yoo Jae-sung, pada Senin (20/7) mengumumkan komitmen untuk melakukan perombakan menyeluruh di tubuh institusi kepolisian. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal kolusi dan investigasi yang dinilai cacat dalam kasus pembunuhan seorang remaja putri di Gwangju.

Dalam konferensi pers di Kompleks Pemerintahan Seoul, Yoo menyatakan bahwa pihak kepolisian akan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki praktik investigasi dengan rasa urgensi yang tinggi. “Kami akan melakukan segala upaya untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya. Skandal ini mencuat setelah terungkap bahwa penyidik diduga membocorkan informasi penyelidikan kepada ayah tersangka Jang Yoon-gi, yang juga seorang polisi aktif, serta gagal mengamankan barang bukti kunci.

Paket reformasi yang diumumkan pekan lalu mendapat kritik tajam dan memicu seruan pengunduran diri pejabat senior kepolisian. Menanggapi hal itu, Yoo menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas dengan setia tanpa “berpegang pada jabatan”. Reformasi tersebut mencakup pembentukan gugus tugas reformasi investigasi yang akan diluncurkan akhir Juli. Gugus tugas ini terdiri dari tujuh hingga sepuluh anggota, dengan lebih dari setengahnya merupakan pakar dari luar institusi.

Pembentukan badan pengawas tersebut memerlukan revisi Undang-Undang Kepolisian. Amandemen terkait telah diajukan ke Majelis Nasional, dan polisi akan menyampaikan pandangan mereka selama proses legislasi. Yoo menekankan bahwa penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional merupakan salah satu tujuan kebijakan pemerintahan saat ini. “Agar badan investigasi dapat beroperasi secara efektif, temuan-temuannya harus dapat menghasilkan rekomendasi tindakan personel atau disipliner,” katanya.

Di sisi lain, rencana Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas sistem rotasi polisi juga menjadi sorotan. Saat ini, perwira setingkat superintendent sudah menjalani rotasi nasional, dan beberapa inspektur senior juga dirotasi. Namun, Yoo mengakui bahwa penerapan sistem ini ke semua pangkat dapat menimbulkan kesulitan praktis. Perwira yang dirotasi saat ini mendapatkan tempat tinggal dinas, sehingga perluasan kebijakan ke pangkat lebih rendah akan memerlukan pendanaan tambahan yang signifikan. Yoo menyatakan akan mencari “rencana yang masuk akal” yang dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus mendapatkan dukungan dari anggota polisi.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang ketat terhadap institusi kepolisian. Di tengah upaya reformasi kepolisian di tanah air, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ke depan, efektivitas reformasi di Korea Selatan akan menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam membangun institusi penegak hukum yang bersih dan profesional.