Prabowo Bela Program MBG: Kritik Pemborosan Tak Sebanding dengan Kebocoran Anggaran Rp Ribuan Triliun

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik balik terhadap pihak yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemborosan anggaran. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7), ia membandingkan besaran dana MBG dengan kebocoran anggaran yang selama puluhan tahun tidak pernah dipersoalkan secara serius.

Prabowo mengaku heran mengapa niat baik memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia justru dianggap sebagai pemborosan. "Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa program ini semata-mata untuk memperbaiki gizi seluruh anak Indonesia, bukan untuk kepentingan politik sesaat.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti ironi dalam kritik tersebut. Menurutnya, selama 34 tahun terakhir, kebocoran anggaran negara mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun, namun tidak ada protes keras dari para pakar atau investigasi yang memadai. "Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi," katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kritik terhadap MBG dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan masalah korupsi yang lebih sistemik.

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Prabowo juga dihadiri seluruh anggota kabinet dengan kompak mengenakan kemeja putih. Dalam kesempatan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa agenda utama sidang adalah arahan presiden untuk percepatan program-program pembangunan dan program unggulan. "Undangannya sidang paripurna ya. Kemungkinan untuk arahan presiden untuk percepatan program-program pembangunan dan program unggulan presiden," kata Hasan sebelum acara dimulai.

Pernyataan Prabowo ini memicu perdebatan di kalangan pengamat kebijakan publik. Sebagian menilai bahwa kritik terhadap MBG wajar mengingat beban APBN yang sudah ketat, namun yang lain mendukung argumen presiden bahwa pengawasan terhadap kebocoran anggaran harus diperkuat. Pertanyaan yang mengemuka: apakah program MBG akan berjalan efektif tanpa reformasi tata kelola anggaran yang lebih ketat?

Ke depan, pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG agar tidak menjadi sumber masalah baru. Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dalam memberantas kebocoran anggaran yang selama ini dikeluhkan Prabowo. Apakah kritik terhadap MBG akan mereda setelah penjelasan ini, atau justru memicu diskusi lebih dalam tentang prioritas belanja negara?