Hasto Bantah PDIP Dalang Demo: Tudingan Itu Cermin Kelemahan Pemerintahan Otoriter

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dengan tegas membantah tuduhan bahwa partainya berada di balik serangkaian demonstrasi yang mengguncang sejumlah daerah dalam setahun terakhir. Baginya, narasi tersebut justru menjadi cermin dari kelemahan sistem pemerintahan yang lebih suka mencari kambing hitam ketimbang menyelesaikan akar persoalan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto di sela ujian disertasi terbuka pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago di Universitas Airlangga, Senin (20/7). Ia menilai tuduhan semacam itu adalah bentuk justifikasi politik yang lahir dari watak otoriter penguasa. "Berbagai tuduhan ke PDIP menunjukkan kelemahan sistem pemerintahan kita, sehingga cenderung mencari kambing hitam. Itu hakikat watak otoriter," ujarnya.

Hasto menarik paralel dengan Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996, di mana rezim Orde Baru menuduh pihak tertentu sebagai dalang kerusuhan, lalu menangkap aktivis. Menurutnya, pola yang sama terulang: kekuasaan yang tidak lagi berorientasi pada rakyat, melainkan pada status quo, akan selalu mencari musuh politik untuk mengalihkan perhatian. "Padahal itu kelemahan tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi, tapi status quo kekuasaan," tambahnya.

Di luar bantahan tersebut, Hasto juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya terus merosot. Ia merujuk pada penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia tidak lagi masuk kategori negara demokrasi penuh, melainkan terperangkap dalam "otoritarianisme legal". Menurut Hasto, lembaga legislatif pun ikut berubah watak karena pengaruh kekuasaan yang populis-otoriter. "DPR juga karena bekerjanya otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan," katanya.

Ia membandingkan guncangan eksternal seperti Perang Dingin 1965 yang membubarkan PKI dengan guncangan internal yang lahir dari perubahan perilaku kekuasaan. Guncangan internal, kata Hasto, lebih berbahaya karena penguasa bisa mengklaim kebenaran politik sepihak. "Power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik," ujarnya.

PDIP, menurut Hasto, akan terus mengingatkan publik bahwa watak kekuasaan otoriter yang dibangun dari perpaduan militer, partai penguasa, loyalitas ASN, hingga kontrol ekonomi dan media, pada akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan rakyat. "Tidak ada kekuatan otoriter yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," tegasnya.

Pernyataan Hasto ini muncul di tengah meningkatnya tensi politik jelang Pemilu 2024, di mana PDIP kerap dituding sebagai penggerak aksi jalanan. Namun, dengan merujuk pada sejarah dan data demokrasi, Hasto justru membalikkan tuduhan tersebut menjadi kritik terhadap tata kelola pemerintahan saat ini. Pertanyaannya, akankah narasi kambing hitam ini mereda atau justru semakin menguat menjelang kontestasi politik lima tahunan?