Peringatan Dini Ekonomi: Kepercayaan Investor pada Indonesia Mulai Luntur

Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tengah berada di titik kritis. Meskipun Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan secara agresif—100 basis poin dalam satu bulan terakhir menjadi 5,75 persen—rupiah justru terus merosot dan kini bertahan di atas level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Fenomena ini, menurut para ekonom, bukan lagi sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikasi overshooting ekstrem yang dipicu oleh kepanikan, arus modal keluar besar-besaran, dan kelangkaan likuiditas dolar di pasar spot domestik.

Sejak BI memulai siklus pengetatan pada 20 Mei lalu, nilai tukar rupiah telah kehilangan lebih dari 1,7 persen nilainya. Padahal, kenaikan suku bunga seharusnya menarik modal asing dan menopang mata uang. Namun, dalam kondisi saat ini, ekspektasi negatif investor justru menjadi kekuatan dominan. Mereka cenderung menjual rupiah lebih dulu sebelum nilainya semakin jatuh, menciptakan spiral penurunan yang sulit dihentikan. “Kepercayaan itu mudah lenyap. Bisa hilang kapan saja karena alasan rasional maupun irasional, dan sulit untuk dikembalikan,” ujar Ben Bernanke, mantan Ketua Federal Reserve AS, dalam pernyataan yang relevan dengan situasi Indonesia saat ini.

Pelajaran dari krisis keuangan Asia 1997-1998 menjadi pengingat pahit. Saat itu, rupiah ambruk dari sekitar Rp2.400 per dolar AS menjadi hampir Rp17.000 pada Januari 1998, meskipun BI telah menaikkan suku bunga hingga di atas 40 persen dan suku bunga antarbank sempat menyentuh 100 persen. Akibatnya, ekonomi Indonesia terkontraksi 13,1 persen pada 1998. Stabilitas baru tercapai setelah pemerintah melakukan intervensi struktural besar-besaran, termasuk rekapitalisasi bank, restrukturisasi, dan pengawasan ketat, serta pemberian jaminan penuh atas simpanan nasabah. Baru setelah kepercayaan pulih, rupiah kembali menguat ke kisaran Rp8.000–9.000 per dolar pada akhir tahun yang sama.

Kini, Indonesia menghadapi tantangan serupa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan 22 bulan, sejumlah kebijakan dinilai kontroversial dan inkonsisten. Prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan birokrasi dan BUMN mulai ditinggalkan, sehingga mengurangi kepercayaan investor asing. Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan pemerintah, meskipun berniat baik, justru dianggap membebani fiskal dan rawan ditunggangi kepentingan politik serta rent-seeker.

Yang lebih mengkhawatirkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Amandemen ini memberikan kekebalan hukum bagi pembeli obligasi Merah Putih Danantara dari tuntutan pidana, perdata, dan pemeriksaan pajak. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara resmi dilarang memeriksa transaksi tersebut atau menandainya sebagai mencurigakan. Catatan pembelian pun tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Jika tidak dikoreksi, Danantara berpotensi menjadi saluran pencucian uang legal terbesar dalam sejarah keuangan Indonesia.

Di sisi lain, review MSCI terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Maret lalu mengungkap kelemahan tata kelola yang signifikan, termasuk struktur kepemilikan yang tidak transparan, free float rendah, dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Akibatnya, MSCI mendelisting beberapa perusahaan Indonesia dari indeksnya. Jika pada November nanti MSCI memutuskan menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market, dampaknya akan sangat fatal. Dana aktif yang melacak MSCI Emerging Markets Index akan terpaksa menjual seluruh kepemilikan mereka di Indonesia, sementara dana pasif akan mengurangi eksposur secara drastis. Likuiditas pasar modal bisa mengering, dan perusahaan domestik akan kesulitan melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau menghimpun modal.

Pemerintah dinilai perlu segera menghentikan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko sistemik. Langkah-langkah yang direkomendasikan antara lain membangun kembali penyangga fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara dengan mengalihkan anggaran dari program berulang yang rendah dampak ke investasi modal yang produktif, serta mempercepat reformasi struktural yang mendorong produktivitas dan daya saing. Yang tidak kalah penting, pengawasan regulasi harus diperketat untuk melindungi perekonomian dari jebakan populisme yang tidak produktif, dan reformasi pasar modal harus segera dijalankan untuk mengembalikan integritas pasar serta menghindari downgrade MSCI yang bisa menjadi bencana.

Pertanyaan besarnya: apakah pemerintah memiliki kemauan politik untuk melakukan reformasi yang menyakitkan namun perlu, atau justru akan terus kehilangan kepercayaan hingga titik tidak bisa kembali?