Sidang Impeachment Sara Duterte: Jaksa Yakin Subpoena Rekening Keuangan Disetujui Senat

Jaksa penuntut di persidangan impeachment Wakil Presiden Filipina Sara Duterte meyakini Senat akan memenangkan suara untuk mengabulkan permintaan mereka mengakses dokumen keuangan sang wakil presiden, yang dinilai krusial untuk membuktikan dugaan penumpukan kekayaan tidak wajar dan pengkhianatan kepercayaan publik.

Pemungutan suara yang dijadwalkan Senin (20/7) sore waktu setempat ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam persidangan yang sudah berlangsung tujuh hari. Jaksa berargumen bahwa dokumen perbankan, catatan pajak, dan laporan dari Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) diperlukan untuk menguatkan tuduhan dalam Pasal II dakwaan yang menyebut Duterte menyembunyikan aset.

Subpoena yang diajukan tidak hanya menyasar rekening Duterte, tetapi juga suaminya, pengacara Manases Carpio. Juru bicara penuntut, Benjamin Tolosa Jr., merujuk pada kasus impeachment mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona pada 2012, di mana Senat memerintahkan pembukaan catatan bank meskipun ada perlindungan kerahasiaan. Menurutnya, Undang-Undang Kerahasiaan Bank (RA 1405) secara eksplisit mengecualikan proses impeachment dari aturan kerahasiaan.

“Impeachment adalah pengecualian dari undang-undang kerahasiaan bank. Hal itu jelas dan spesifik,” ujar Tolosa dalam wawancara radio dzBB. Ia menambahkan bahwa dakwaan tidak bergantung pada satu bukti saja, namun pihaknya akan berjuang keras agar dokumen tersebut dihadirkan.

Di sisi lain, kuasa hukum Duterte, Michael Poa, menolak permintaan itu dengan menyebutnya sebagai “fishing expedition” yang melanggar due process. Poa menekankan bahwa subpoena terlalu luas karena mencakup catatan keuangan sejak Duterte menjabat wakil wali kota Davao—posisi yang tidak dapat diimpeach. Ia juga mengutip putusan Mahkamah Agung 2025 yang menyatakan pelanggaran impeachable harus terjadi saat menjabat posisi yang dapat diimpeach.

Perdebatan sengit terjadi antara jaksa dan pengacara Duterte mengenai apakah akuntabilitas atau kerahasiaan finansial yang harus diutamakan. Jaksa Chel Diokno berargumen bahwa Senat yang bersidang sebagai pengadilan impeachment memiliki kewenangan konstitusional untuk memaksa pembukaan dokumen rahasia, dan Undang-Undang Privasi Data juga mengizinkan pengungkapan di bawah subpoena yang sah. Diokno mengungkapkan bahwa laporan AMLC menunjukkan aktivitas keuangan Duterte melebihi 3 miliar peso antara 2007 hingga 2013.

Kelompok masyarakat sipil mendesak senator-hakim untuk menyetujui subpoena. Gerakan 21 Agustus (Atom) memperingatkan agar tidak mengulangi kontroversi “amplop kedua” pada sidang impeachment mantan Presiden Joseph Estrada tahun 2001, yang justru memicu kemarahan publik dan kejatuhan Estrada. “Kami memohon kepada senator-hakim untuk memihak yang benar, yang sejati, dan yang adil, serta memilih untuk memanggil rekening bank,” kata Atom, seraya menambahkan bahwa jika Duterte tidak bersalah, pengungkapan justru akan membersihkan namanya.

Koalisi berbasis agama Kingdom Keepers juga mendesak agar catatan bank, pajak, dan AMLC Duterte dibuka. “Ia harus membuktikan bahwa ia tidak menggunakan jabatannya untuk mengumpulkan kekayaan haram. Ia tidak bisa bersembunyi di balik rok privasi dan kerahasiaan,” ujar kelompok yang dipimpin pastor aktivis Fr. Robert Reyes dan antropolog sosial Dr. Melba Padilla Maggay. “Jika benar ia tidak mengumpulkan kekayaan haram sebagai wakil wali kota atau wali kota, mengapa ia takut mengungkapkan kebenaran?”

Duterte menghadapi empat pasal dakwaan yang menuduhnya menyalahgunakan dana rahasia, mengumpulkan kekayaan tidak wajar, dan mengancam Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, serta mantan Ketua DPR Martin Romualdez. Jika terbukti bersalah, ia akan dicopot dari jabatan dan dilarang menduduki posisi publik mana pun secara permanen.

Dalam perkembangan terpisah, Kepala Biro Investigasi Nasional (NBI) Melvin Matibag dijadwalkan bersaksi pada Selasa mengenai penyelidikan atas dugaan ancaman Duterte terhadap presiden. “Dialah yang dapat menjelaskan investigasi mendalam NBI mengenai pembunuh yang diajak bicara oleh wakil presiden,” kata Tolosa.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi keuangan pejabat publik. Meskipun sistem impeachment di Indonesia berbeda—melalui mekanisme pemberhentian presiden/wakil presiden oleh MPR—prinsip akuntabilitas dan pengecualian kerahasiaan bank dalam proses hukum serupa bisa menjadi bahan diskusi. Apakah pengadilan impeachment Filipina akan mengabulkan subpoena ini? Keputusan Senat Senin nanti akan menjadi jawabannya.