Andy Burnham Resmi Jadi PM Inggris: Tiga Tahun untuk Selamatkan Partai Buruh

Andy Burnham resmi menjadi perdana menteri Inggris pada Senin (20/7/2026), menandai pergantian kepemimpinan ketujuh dalam sepuluh tahun terakhir. Pria berusia 56 tahun yang dijuluki "Raja dari Utara" ini mewarisi tumpukan masalah yang telah menghancurkan para pendahulunya, mulai dari ekonomi yang lesu hingga gelombang migran ilegal yang memperkuat dukungan terhadap partai sayap kanan Reform UK.

Burnham mengambil alih jabatan dari Keir Starmer, yang mengundurkan diri pada akhir Juni setelah serangkaian skandal dan kebijakan yang berubah-ubah menggerogoti popularitasnya. Padahal, Starmer baru memimpin Partai Buruh meraih kemenangan telak dalam pemilu 2024, mengakhiri 14 tahun kekuasaan Konservatif. Kini, dalam waktu singkat, Burnham harus membuktikan bahwa ia mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menyelamatkan partainya dari ancaman Nigel Farage.

Dalam pidato perdananya di luar 10 Downing Street, Burnham dijadwalkan menyampaikan prioritas untuk "memulihkan kepercayaan pada pemerintah dan memberi Inggris ruang bernapas" di tengah krisis biaya hidup. Ia juga akan mengumumkan susunan kabinet senior, dengan sorotan pada siapa yang akan menggantikan Rachel Reeves sebagai menteri keuangan. Wakil pemimpin Partai Buruh, Lucy Powell, menyatakan bahwa pengalaman Burnham sebagai wali kota Greater Manchester memberinya pemahaman tentang langkah-langkah berani yang diperlukan untuk mewujudkan janji manifesto.

Namun, tantangan yang dihadapi Burnham sangat berat. Ekonomi Inggris masih tepid, biaya pinjaman pemerintah tinggi, tagihan kesejahteraan membengkak, dan kedatangan migran ilegal melalui perahu kecil terus memicu dukungan untuk Reform UK. Di tingkat global, perang AS-Iran menyebabkan harga energi tidak menentu, sementara Presiden AS Donald Trump yang tidak stabil juga menjadi ancaman. Burnham hanya memiliki waktu tiga tahun hingga pemilu berikutnya yang diperkirakan pada 2029, dan jajak pendapat menunjukkan Reform UK unggul.

Langkah kontroversial pertama Burnham adalah membatalkan skema identitas digital nasional yang menjadi proyek unggulan Starmer, dengan perkiraan biaya 1,8 miliar pound selama tiga tahun. Juru bicara Burnham mengatakan dana tersebut akan dialihkan ke bidang yang lebih mendesak, seperti membantu biaya hidup. Keputusan ini menunjukkan arah kebijakan Burnham yang lebih populis dan fokus pada kebutuhan langsung rakyat.

Burnham sendiri bukanlah wajah baru di politik Inggris. Ia menjadi anggota parlemen dari 2001 hingga 2017 dan menjabat menteri di bawah Tony Blair dan Gordon Brown. Setelah itu, ia membangun citra sebagai "man of the people" dengan gaya santai dan unggahan media sosial yang menarik. Namun, kritikus meragukan kemampuannya karena ia baru kembali menjadi anggota parlemen empat minggu lalu. Burnham menyebut pengambilalihan ini sebagai "kesempatan terakhir" bagi Partai Buruh untuk berbenah.

Bagi Indonesia, pergantian kepemimpinan di Inggris memiliki implikasi tidak langsung. Inggris adalah mitra dagang penting dan salah satu tujuan utama ekspor Indonesia. Kebijakan ekonomi Burnham yang fokus pada pertumbuhan dan devolusi kekuasaan ke daerah dapat mempengaruhi pola investasi Inggris di Asia Tenggara. Selain itu, sikapnya terhadap migrasi dan perubahan iklim akan memengaruhi posisi Inggris di forum multilateral. Namun, dengan masa jabatan yang pendek, Burnham mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri.

Pertanyaan besarnya: dapatkah Burnham mengulangi kesuksesannya sebagai wali kota di tingkat nasional? Atau akankah ia menjadi perdana menteri lain yang tumbang oleh tantangan yang sama? Dalam tiga tahun ke depan, Inggris akan menjadi saksi apakah "Raja dari Utara" mampu mempertahankan tahtanya.