Aktivis Mogok Makan Sonam Wangchuk Dilarikan ke RS Pemerintah, Istri Gugat ke Pengadilan

Istri aktivis sosial Sonam Wangchuk menggugat pemerintah India ke pengadilan setelah suaminya dipindahkan secara paksa ke rumah sakit negara dan ditolak permintaannya untuk dirawat di fasilitas swasta. Gitanjali Angmo menuding suaminya berada dalam "tahanan ilegal" dan akses keluarganya dibatasi oleh puluhan aparat kepolisian yang berjaga di rumah sakit.

Wangchuk, 59 tahun, memulai aksi mogok makan pada 28 Juni lalu sebagai bentuk solidaritas terhadap Partai Cockroach Janta (CJP), sebuah gerakan pemuda India yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Tuntutan itu dipicu oleh bocornya soal ujian nasional pada Mei lalu yang merugikan jutaan siswa. Aksi Wangchuk menjadi sorotan luas karena merupakan salah satu protes terbuka yang langka terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pada Jumat pekan lalu, Wangchuk menyatakan kepada dokter pemerintah bahwa ia tidak ingin dipindahkan ke rumah sakit. Namun, keesokan harinya ia dibawa ke Rumah Sakit Safdarjung milik negara. Pihak rumah sakit mengklaim kondisi vitalnya stabil, meski parameter darahnya "sedikit berubah" dan ia memerlukan perawatan intensif serta pemantauan 24 jam. Istri Wangchuk membantah hal itu dan menegaskan bahwa suaminya dalam kondisi sadar dan menolak perawatan.

Konteks Indonesia: Kasus ini mengingatkan pada aksi mogok makan aktivis di Indonesia yang kerap berhadapan dengan aparat keamanan, seperti kasus penolakan reklamasi Teluk Jakarta atau protes UU Cipta Kerja. Di Indonesia, akses keluarga terhadap tahanan atau pasien yang dirawat paksa sering menjadi isu hak asasi manusia. Pengalaman menunjukkan bahwa tekanan publik dan jalur hukum dapat menjadi alat untuk mengimbangi kekuasaan negara, namun hasilnya kerap bergantung pada transparansi institusi medis dan independensi peradilan.

Para analis menilai bahwa penanganan kasus Wangchuk akan menjadi ujian bagi sistem peradilan India dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dan hak individu. Jika pengadilan memenangkan gugatan istri Wangchuk, hal itu bisa menjadi preseden bagi aktivis lain yang menghadapi situasi serupa. Sebaliknya, jika ditolak, aksi protes bisa meluas dan memperkuat gerakan oposisi terhadap pemerintah Modi.

Delhi Police yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri India belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, dukungan terhadap Wangchuk terus mengalir di media sosial, dan sejumlah tokoh oposisi telah mengecam tindakan pemerintah. Pertanyaan besarnya: akankah pengadilan India berani memutuskan melawan tekanan politik yang kuat, atau justru memperkuat citra represif rezim Modi di mata dunia?