Orangutan Sumatera di Ambang Kehilangan Rumah: Perkebunan dan Perburuan Mempercepat Kepunahan

Orangutan sumatera (Pongo abelii), primata cerdas yang menjadi ikon kekayaan hayati Indonesia, kini menghadapi ancaman eksistensial akibat penyusutan habitat dan perburuan liar. Laporan terbaru dari berbagai lembaga konservasi mengindikasikan bahwa populasi spesies ini menurun drastis, dengan perkiraan kerugian mencapai 2.700 individu dalam sepuluh tahun terakhir. Kehilangan ini tidak hanya terjadi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser, tetapi juga di area vital seperti Rawa Tripa di Aceh, yang selama ini menjadi benteng terakhir orangutan sumatera.

Perkebunan monokultur—terutama kelapa sawit—menjadi penyebab utama hilangnya hutan alam yang menjadi rumah bagi orangutan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa lebih dari 70% habitat orangutan sumatera berada di luar kawasan lindung, sehingga rentan terhadap konversi lahan. Setiap hektar hutan yang dibuka untuk perkebunan berarti hilangnya sumber pakan dan ruang gerak bagi satwa ini. Di Rawa Tripa, yang merupakan salah satu kantong populasi terpadat, tekanan dari perkebunan sawit telah memecah habitat menjadi fragmen-fragmen kecil yang tidak lagi mampu mendukung populasi yang sehat.

Selain kehilangan habitat, perburuan liar juga menjadi momok yang tak kalah mengerikan. Meskipun orangutan dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, praktik perburuan masih marak terjadi. Orangutan sering dibunuh karena dianggap hama perkebunan, atau ditangkap untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan. Dalam beberapa kasus, induk orangutan dibunuh dan anaknya dijual di pasar gelap internasional. Modus perburuan ini semakin canggih, dengan menggunakan senapan angin dan jerat, serta melibatkan jaringan yang terorganisir.

Konteks Indonesia menjadi krusial karena negara ini memiliki tanggung jawab global untuk melestarikan spesies endemik yang hanya ditemukan di Sumatera. Pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam Nationally Determined Contributions (NDC), namun implementasi di lapangan masih lemah. Moratorium izin baru perkebunan sawit di hutan primer, yang diperpanjang pada 2023, belum sepenuhnya menghentikan perluasan lahan di area yang sudah terdegradasi. Sementara itu, program reintroduksi dan rehabilitasi orangutan yang dilakukan oleh lembaga seperti Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) terus berjalan, tetapi skalanya masih terbatas dibandingkan dengan laju kerusakan habitat.

Para ahli konservasi menilai bahwa tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan tata ruang dan penegakan hukum, orangutan sumatera akan terus terdesak. Junaidi Hanafiah, jurnalis lingkungan yang banyak meliput isu ini, menggarisbawahi bahwa masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam upaya konservasi. "Mengubah persepsi bahwa orangutan bukan hama, melainkan aset wisata dan ekologis, adalah kunci," ujarnya dalam sebuah laporan. Program ekowisata berbasis konservasi di beberapa desa penyangga telah menunjukkan hasil positif, namun belum menjangkau semua wilayah konflik.

Pertanyaan besarnya adalah: mampukah Indonesia menyelamatkan orangutan sumatera sebelum semuanya terlambat? Dengan laju deforestasi yang masih tinggi dan lemahnya penegakan hukum, masa depan spesies ini bergantung pada komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif semua pihak. Jika tidak, jeritan sunyi dari hutan Sumatera akan menjadi kidung duka bagi salah satu primata paling cerdas di dunia.