Tokyo Kriminalisasi Penodaan Bendera: Antara Patriotisme dan Kebebasan Berekspresi

Jepang resmi memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi perusakan bendera nasional, langkah yang dinilai sebagai bagian dari agenda konservatif Perdana Menteri Sanae Takaichi. Aturan baru ini memicu kekhawatiran luas dari kalangan akademisi dan politisi oposisi yang menilai kebijakan tersebut berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks politik.

Berdasarkan undang-undang yang telah disahkan, setiap individu yang secara terbuka merusak, menurunkan, atau menodai bendera nasional—dengan cara yang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa jijik signifikan bagi orang lain—dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga 200.000 yen (sekitar Rp21 juta). Pemerintah beralasan bahwa aturan ini diperlukan karena Jepang sebelumnya hanya memiliki sanksi untuk perusakan bendera asing, tanpa perlindungan serupa terhadap simbol negaranya sendiri.

Namun, argumen pemerintah itu dibantah oleh 148 pakar hukum yang menyampaikan pernyataan resmi kepada parlemen pekan lalu. Mereka menyatakan "kekhawatiran kuat bahwa undang-undang ini dapat membatasi kebebasan berekspresi politik" dan memiliki "kekhawatiran serius dari sudut pandang hukum pidana". Para kritikus menekankan bahwa aturan tentang bendera asing sebelumnya lebih ditujukan untuk mencegah insiden diplomatik, bukan untuk membungkam protes domestik.

Konteks historis menjadi sorotan. Takaaki Matsumiya, profesor hukum dari Universitas Ritsumeikan, dalam konferensi pers pada 9 Juli mengingatkan bahwa Jepang "memiliki sejarah perang agresi" dan bahwa sebagian warga Jepang sendiri memiliki "citra negatif" terhadap bendera Hinomaru. Pernyataan ini merujuk pada asosiasi bendera tersebut dengan masa imperialisme Jepang yang kontroversial di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Anggota parlemen oposisi, Ayaka Shiomura, dengan tegas menolak undang-undang tersebut. Menurutnya, "penghancuran bendera nasional secara historis merupakan salah satu bentuk ekspresi politik terkuat yang digunakan rakyat untuk melawan kekuasaan negara dan mengutuk diskriminasi." Pandangan ini mengingatkan pada perdebatan serupa di negara lain, seperti Amerika Serikat, di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa pembakaran bendera AS dilindungi oleh Amandemen Pertama, sehingga membatalkan undang-undang negara bagian yang melarang penodaan Stars and Stripes.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini menjadi refleksi penting. Sebagai negara yang juga memiliki sejarah kelam terkait simbol nasional—misalnya, penggunaan bendera Merah Putih oleh kelompok separatis—Indonesia perlu menimbang secara hati-hati antara perlindungan simbol negara dan jaminan kebebasan berekspresi. Undang-undang di Indonesia, seperti UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, memang melarang penodaan bendera, namun implementasinya kerap menuai kontroversi terkait batas kritik politik.

Meskipun menuai kritik, RUU ini akhirnya lolos di majelis tinggi parlemen Jepang berkat dukungan dari blok penguasa dan sebagian partai oposisi. Pertanyaan yang kini mengemuka: sejauh mana undang-undang ini akan diterapkan, dan apakah ia akan menjadi alat untuk membungkam perbedaan pendapat atau sekadar simbol patriotisme yang tidak banyak digunakan? Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa garis tipis antara melindungi simbol negara dan menekan kebebasan seringkali menjadi medan pertempuran ideologis yang tak kunjung usai.