BN Sapu Bersih 48 dari 56 Kursi di Johor, Anwar dan PH Kehilangan Pijakan

Barisan Nasional (BN) memenangkan 48 dari 56 kursi dalam pemilihan umum negara bagian Johor, Sabtu (11/7), mengukuhkan dominasi koalisi tersebut di selatan Semenanjung Malaysia sekaligus menekan posisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan koalisinya, Pakatan Harapan (PH), yang hanya mengantongi delapan kursi — turun dari 12 kursi pada 2022.

Kemenangan ini melampaui perolehan BN pada pemilu sebelumnya yang sebanyak 40 kursi, dan memberikan koalisi pimpinan Ahmad Zahid Hamidi mayoritas lebih dari dua pertiga di Dewan Undangan Negeri Johor. Dengan jumlah tersebut, BN memiliki wewenang mutlak untuk mengamendemen konstitusi negara bagian dan menggambar ulang batas daerah pemilihan tanpa persetujuan oposisi.

Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi, dalam konferensi pers Sabtu malam, menyatakan bahwa partainya akan terus bekerja sama erat dengan pemerintah persatuan pimpinan Anwar demi stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat. “Kami akan menjalankan manifesto yang telah kami janjikan kepada rakyat Johor,” ujarnya.

Di kubu PH, suasana di pusat perkumpulan pendukung di Pulai Springs Resort terlihat lesu. Direktur Pemilu Partai Keadilan Rakyat (PKR) Amirudin Shari mengatakan PH berkomitmen menjalankan peran sebagai oposisi yang konstruktif. “Hasil ini akan menjadi motivasi bagi PH untuk memperkuat jangkauan dan melibatkan lebih banyak komunitas,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kerja sama PH-BN di tingkat federal tetap utuh hingga akhir masa jabatan.

Sejumlah kursi kunci beralih dari PH ke BN, antara lain Johor Jaya, Perling, Bukit Batu, Jementah, dan Tangkak. BN juga merebut tiga kursi dari Perikatan Nasional (PN) di Bukit Kepong, Maharani, dan Endau. Sementara itu, calon PH Maszlee Malik berhasil merebut kursi Puteri Wangsa dari Malaysian United Democratic Alliance (MUDA).

Partisipasi pemilih tercatat 67,4 persen hingga pukul 17.00, lebih tinggi dibandingkan 53 persen pada 2022 namun masih di bawah 74,5 persen pada 2018. Menurut laporan, tingkat partisipasi lebih tinggi di daerah pemilihan yang dimenangkan BN dibandingkan dengan daerah PH.

Kemenangan ini tidak hanya memperkuat pijakan BN di Johor, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk membangkitkan kembali “gelombang biru” di tingkat nasional — sebagaimana dinyatakan Zahid pada peluncuran mesin pemilu BN, 7 Juni lalu. “Dari Johor kita bangkitkan kembali kekuatan, dari Johor kita nyalakan kembali api perjuangan, dan dari Johor kita tunjukkan bahwa gelombang biru telah kembali,” kata Zahid kala itu.

Bagi Indonesia, hasil pemilu Johor memiliki relevansi tersendiri. Johor merupakan provinsi tetangga langsung Kepulauan Riau dan Sumatra Utara, serta menjadi lokasi utama Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) yang sempat tertunda. Isu biaya hidup, keterjangkauan perumahan, dan keterlambatan masterplan JS-SEZ menjadi sorotan utama selama kampanye. Dengan kemenangan telak BN, arah kebijakan ekonomi Johor — termasuk kerja sama lintas batas dengan Singapura — diprediksi akan lebih stabil, yang pada gilirannya dapat berdampak positif bagi investasi dan perdagangan Indonesia di kawasan tersebut.

Pemimpin PH lainnya, Khalid Abdul Samad, mengingatkan agar hasil Johor tidak dijadikan barometer untuk pemilu nasional mendatang. “Kami yakin PH masih memiliki kandidat perdana menteri terbaik, sehingga situasinya akan sangat berbeda,” ujarnya. Namun, para pengamat menilai bahwa hasil pemilu Johor dan Negeri Sembilan pada 1 Agustus mendatang akan memberikan gambaran awal tentang elektabilitas PH dan Anwar menjelang pemilu nasional yang harus digelar paling lambat Februari 2028.

Dengan 172 kandidat yang bertarung dan mayoritas kursi diwarnai pertarungan multi-sudut, pemilu Johor kali ini membuktikan bahwa politik Malaysia masih cair dan penuh kejutan. Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah PH membalikkan keadaan di Negeri Sembilan, atau akankah gelombang biru BN semakin meluas?