Ketua Komite Disiplin FIFA Bungkam saat Ditanya Soal Diskriminasi Hukuman
Baca dalam 60 detik
- Ketua Komite Disiplin FIFA, Mohammad al Kamali, menolak menjawab pertanyaan BBC terkait perbedaan hukuman antara Jarell Quansah dan Folarin Balogun.
- Keputusan FIFA yang membebaskan Balogun dari sanksi tambahan memicu kontroversi setelah terungkap adanya lobi dari Presiden AS Donald Trump.
- Insiden ini menyoroti ketidaktransparanan FIFA dalam penegakan aturan dan menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh politik dalam keputusan olahraga.

Ketua Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Mohammad al Kamali, memilih bungkam saat dihadang jurnalis BBC di depan stadion, Sabtu (15/7). Ia enggan memberikan klarifikasi atas keputusan kontroversial yang menjatuhkan hukuman dua pertandingan kepada bek Inggris Jarell Quansah, namun membebaskan pemain Amerika Serikat Folarin Balogun dari sanksi serupa.
Insiden ini bermula dari kartu merah yang diterima Quansah dalam laga Inggris vs Meksiko (3-2) akibat tekel keras terhadap Jesus Gallardo. FIFA mengkategorikan pelanggaran itu sebagai serious foul play, sehingga selain menjalani skorsing otomatis satu laga, pemain Bayer Leverkusen itu mendapat tambahan satu pertandingan larangan bermain. Namun, dalam kasus yang nyaris identik, Balogun yang diusir wasit saat AS menghadapi Bosnia-Herzegovina justru tidak mendapatkan hukuman tambahan.
Keputusan yang tidak konsisten ini langsung menuai kritik tajam, terutama setelah terungkap bahwa Presiden AS Donald Trump dan staf Gedung Putih secara terbuka melobi FIFA agar Balogun dibebaskan. BBC melaporkan bahwa Al Kamali dicecar empat pertanyaan berturut-turut oleh editor olahraga BBC Dan Roan, mulai dari apakah ia mendapat tekanan dari Presiden FIFA hingga alasan di balik perbedaan perlakuan. Namun, Al Kamali terus berjalan tanpa sepatah kata pun.
FIFA sebelumnya merilis pernyataan panjang pada Kamis (13/7) yang menegaskan bahwa keputusan atas Balogun diambil setelah "mempertimbangkan seluruh keadaan spesifik seputar insiden dan bukti yang tersedia". Namun, pernyataan itu tidak merinci faktor apa saja yang menjadi pertimbangan. Publik pun menuding FIFA tidak transparan dan rentan terhadap intervensi politik.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya independensi badan sepak bola dunia. Sebagai negara dengan basis suporter fanatik dan ambisi besar di kancah internasional, Indonesia berkepentingan agar FIFA konsisten dalam menegakkan aturan. Ketidakadilan seperti ini bisa berdampak langsung pada nasib pemain atau tim nasional di masa depan, terutama jika lobi politik ikut campur dalam keputusan disipliner.
Hingga berita ini diturunkan, Al Kamali belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, Quansah harus menjalani hukuman dan tidak bisa membela Inggris di perempat final melawan Norwegia. Pertanyaan besar masih menggantung: apakah FIFA akan mengubah mekanisme pengambilan keputusan komite disiplinnya, atau justru semakin memperkuat opini bahwa kekuasaan politik mampu membengkokkan aturan olahraga?



