Singapura Gelontorkan Rp9,5 Triliun untuk Riset Transportasi: Fokus AI dan Kesiapan Tenaga Kerja

Parlemen Singapura, Selasa (7/7), mengesahkan langkah strategis memperkuat posisi negara-kota itu sebagai hub transportasi global dengan mengalokasikan dana riset dan inovasi senilai S$800 juta (sekitar Rp9,5 triliun) untuk lima tahun ke depan. Keputusan ini diambil setelah debat maraton tujuh jam yang melibatkan 16 anggota parlemen dari Partai Aksi Rakyat (PAP) dan dua anggota parlemen yang ditunjuk.

Menteri Perhubungan Pelaksana Jeffrey Siow menegaskan bahwa pendekatan Singapura bukan sekadar mengadopsi kecerdasan buatan (AI) demi teknologi itu sendiri, melainkan dengan tujuan yang jelas. "Perusahaan seperti Singapore Airlines dan PSA Singapore sudah berada di posisi yang tepat untuk menjadi juara global di bidangnya," ujarnya menanggapi masukan para anggota parlemen.

Anggota parlemen Tin Pei Ling, yang memimpin Komite Pemerintah Parlemen untuk Transportasi, menyebut agenda ini sebagai langkah visioner. "Konektivitas adalah pendorong utama daya saing ekonomi jangka panjang Singapura, terutama di tengah lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi," katanya dalam pidato pembukaan. Ia mengusulkan pembentukan "kembar digital transportasi Singapura" yang menghubungkan sistem darat, laut, dan udara dalam satu platform terpadu.

Anggota parlemen Sharael Taha mengusulkan pembangunan "menara kontrol logistik AI nasional" yang berfungsi sebagai otak digital ekosistem logistik. Sistem ini akan mengintegrasikan kecerdasan buatan agen (agentic AI) dengan kembar digital maritim, udara, dan darat untuk mengorkestrasi kargo secara mulus melintasi pelabuhan, bandara, jalan raya, gudang, dan bea cukai. Sementara itu, Ang Wei Neng mendorong percepatan penggunaan teknologi otonom pada bus umum, pelabuhan, dan bandara untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja struktural.

Meski teknologi menjadi sorotan, sejumlah anggota parlemen menekankan bahwa infrastruktur fisik tetap menjadi fondasi. Edward Chia, wakil ketua komite, mengingatkan bahwa Singapura tidak bisa bersaing hanya dari sisi harga. "Jika kami ingin mematok harga premium, kami harus lebih cepat, lebih andal, lebih dipercaya, dan lebih terintegrasi," tegasnya. Proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Tuas dan Bandara Changi Terminal 5 disebut sebagai investasi kritis yang akan mendukung pertumbuhan perdagangan dan perjalanan.

Anggota parlemen Choo Pei Ling menekankan dimensi kepercayaan. "Investasi di Tuas Port dan Changi Terminal 5 bukan sekadar investasi kapasitas, melainkan investasi pada relevansi Singapura untuk generasi mendatang," ujarnya. Yip Hon Weng mengusulkan pembentukan Pakta Logistik Krisis Nasional yang melibatkan lembaga pemerintah dan mitra industri untuk memperkuat ketahanan rantai pasok.

Isu ketenagakerjaan menjadi perhatian serius. Jackson Lam memperingatkan bahwa seiring AI merasuk ke ekosistem transportasi, permintaan akan analis data, insinyur sistem, dan spesialis keamanan siber akan meningkat. "Orang Singapura harus dibekali untuk merebut peluang ini," katanya. Wan Rizal menyoroti fenomena pekerja muda yang tertarik pada pekerjaan gig dan pengiriman karena fleksibilitasnya, namun ia mengingatkan risiko terjebak dalam pekerjaan tanpa jenjang karier yang jelas. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan teknologi menghasilkan upah, kesejahteraan, dan prospek kerja yang lebih baik.

Senior Menteri Negara Perhubungan Sun Xueling menegaskan bahwa meskipun teknologi membantu memecahkan masalah, manusia tetap menjadi inti layanan transportasi. "Tenaga kerja transportasi akan selalu menjadi pusat layanan transportasi," katanya, seraya berjanji pemerintah akan bekerja sama dengan mitra tripartit untuk memastikan warga Singapura siap memanfaatkan peluang yang muncul.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menjadi pengingat bahwa investasi pada teknologi dan sumber daya manusia adalah kunci mempertahankan daya saing di sektor logistik dan transportasi. Dengan posisi sebagai negara maritim, Indonesia dapat belajar dari pendekatan integrasi sistem dan perlindungan pekerja yang diusung Singapura. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengalokasikan dana riset yang setara dan menyusun strategi jangka panjang untuk menghadapi disrupsi serupa?