SAF di Era Perang AI: Manusia Tetap di Pusat Kendali

Kecerdasan buatan (AI) telah mengubah peta perang modern, tetapi Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) memilih jalan hati-hati: manusia tetap menjadi penentu utama, bukan mesin. Dalam pidato peringatan Hari SAF pada 1 Juli lalu, Menteri Pertahanan Chan Chun Sing menekankan bahwa kesuksesan pertahanan negara tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan pada dedikasi prajurit dan kesadaran seluruh warga untuk menjaga warisan generasi sebelumnya.

Pernyataan itu muncul di tengah gelombang adopsi AI oleh militer berbagai negara. Israel, misalnya, menggunakan sistem machine learning untuk memproses data dan merekomendasikan target serangan di Gaza. Amerika Serikat juga memanfaatkan large language models dalam operasi militer melawan Iran untuk memprioritaskan sasaran di lingkungan tempur yang dinamis. Sementara itu, penggunaan drone otonom oleh Ukraina, Rusia, dan Iran menunjukkan bahwa teknologi nirawak semakin canggih—dilengkapi sistem navigasi mandiri berbasis AI yang mampu mencari, mengidentifikasi, dan menyerang target tanpa campur tangan manusia.

AI juga menjadi senjata ampuh di ranah siber dan informasi. Kemampuannya mempercepat serangan daring, menciptakan konten palsu, serta menjalankan jaringan bot untuk menyebarkan disinformasi menjadikannya ancaman serius bagi stabilitas negara. Di sisi lain, AI bisa digunakan untuk tugas administratif seperti manajemen sumber daya manusia, logistik, dan pengadaan—membantu militer berjalan lebih efisien.

Namun, Chan mengingatkan bahaya overrelian pada teknologi. Dalam dialog pada 24 Juni, ia menegaskan bahwa meskipun AI mempercepat pengambilan keputusan—misalnya dalam memperoleh target dan memilih sistem senjata—harus tetap ada "man in the loop". "Tidak boleh terlalu otonom sehingga Anda mengambil keputusan tanpa tahu apa yang Anda sasar," ujarnya. Ia menyebut ketergantungan berlebihan pada algoritma sebagai bentuk pengabaian tugas. Bagi SAF yang mengandalkan wajib militer, kewaspadaan, pelatihan, dan komitmen personel menjadi faktor penentu keberhasilan misi, bukan sekadar peralatan terbaik.

Kelemahan AI juga menjadi perhatian. Bias halus, halusinasi data, kecenderungan menyenangkan pengguna (sycophancy), serta ketidakmampuan mempertimbangkan etika dapat berakibat fatal di medan perang. Oleh karena itu, militer perlu menetapkan kebijakan, pagar pembatas, dan prosedur yang ketat, serta melatih pengguna manusia untuk menghindari kesalahan destruktif.

Nicholas Fang, mantan jurnalis dan Managing Director konsultan pertahanan Prodel Impex Agencies, menulis bahwa sebagian besar keahlian AI kini berada di sektor swasta. Militer yang ingin mengadopsi AI harus membangun kemitraan dalam dengan perusahaan pengembang AI dan evaluator pihak ketiga. Ia juga menekankan pentingnya mengatasi kelemahan AI sebelum diintegrasikan penuh ke operasi militer.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin. Sebagai negara besar dengan tantangan geografis dan ancaman siber yang kompleks, adopsi AI di tubuh TNI harus diimbangi dengan pengawasan manusia yang ketat. Kemitraan dengan industri teknologi dalam negeri, seperti startup AI dan pusat data lokal, menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi asing. Regulasi yang jelas tentang etika AI dan perlindungan data juga mutlak diperlukan.

Chan dalam pidatunya mengingatkan bahwa setiap tindakan harus tepat pertama kali, setiap saat—sementara lawan cukup tepat satu kali. Bagi Singapura yang kecil dan rentan di tengah rivalitas kuasa besar, memanfaatkan AI bukan pilihan, melainkan keharusan. Namun, keputusan investasi, integrasi, dan pembangunan ekosistem komputasi serta pusat data membutuhkan pemimpin dan ahli dengan visi strategis. Pada akhirnya, hubungan yang diperkuat antara manusia dan mesin—bukan penggantian manusia oleh teknologi—akan menjadi fondasi pertahanan masa depan. Pertanyaannya: apakah Indonesia siap membangun fondasi serupa?