Krisis Air Meluas di Indonesia: Ribuan Rumah Tangga Terdampak Kekeringan Ekstrem
Baca dalam 60 detik
- Lebih dari 7.800 rumah tangga di berbagai daerah Indonesia mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang diperparah El Niño.
- BMKG memperingatkan puncak kekeringan pada Juli-September dengan curah hujan di bawah normal di 80% wilayah, mengancam ketahanan pangan.
- Pemerintah didesak untuk tidak hanya mengandalkan bantuan darurat, tetapi juga investasi jangka panjang infrastruktur air dan pengendalian alih fungsi lahan.
Kekeringan yang dipicu fenomena El Niño semakin meluas di Indonesia, menyebabkan ribuan rumah tangga di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan air bersih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 7.800 rumah tangga terdampak, dengan wilayah terbaru yang masuk daftar adalah Gunungkidul (Yogyakarta), Semarang (Jawa Tengah), dan Jember (Jawa Timur).
Kondisi ini mendorong BNPB untuk mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih. Juru bicara BNPB, Abdul Muhari, dalam pernyataan Jumat (3/7) meminta publik menghemat air dan tidak membakar lahan atau sampah yang bisa memicu kebakaran selama musim kemarau.
Di sejumlah wilayah, status siaga darurat kekeringan selama 90 hari telah diberlakukan untuk mempercepat respons. Gunungkidul misalnya, telah menetapkan status tersebut sejak Juni, sementara Jawa Barat baru memberlakukannya bulan ini. Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, status darurat kekeringan diumumkan pada 15 Juni menyusul 3.600 rumah tangga terdampak. Banten masih melakukan asesmen sebelum memutuskan status provinsi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan musim kemarau tahun ini bisa menjadi yang terparah. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan mitigasi harus segera dilakukan, termasuk penyesuaian jadwal tanam, optimalisasi varietas tanaman tahan kekeringan, dan diversifikasi pangan. Tanpa langkah cepat, risiko gagal panen dan ancaman ketahanan pangan nasional membayangi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim pihaknya telah mengantisipasi kondisi ini dengan mempercepat penggunaan pompa irigasi. Ia juga menegaskan cadangan beras nasional berada pada level tertinggi secara historis dan cukup hingga tahun depan. Namun, Komisi IV DPR yang membidangi pertanian mendesak pemerintah mempercepat bantuan ke daerah rawan, termasuk distribusi benih, pupuk, alat pertanian, dan pakan ternak.
Peneliti kebijakan air dari Yayasan Amerta Air Indonesia, Bagas Yusuf Kausan, menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan bantuan darurat. Ia mendorong investasi infrastruktur air bersih, seperti penyediaan layanan air perpipaan terjangkau melalui PDAM, bahkan jika perlu disubsidi. Bagas juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan diperparah oleh degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dan penipisan cadangan air tanah.
“Pemerintah seharusnya memanfaatkan fenomena El Niño sebagai momentum untuk memperketat pembatasan alih fungsi lahan, terutama di daerah tangkapan air,” ujar Bagas. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah respons pemerintah hanya akan bersifat reaktif atau justru menjadi titik balik untuk membangun ketahanan air nasional yang lebih kokoh?
