Sheffield United Terancam Hukuman 12 Poin: Perusahaan Pembeli Klub Dilikuidasi Pengadilan

Sheffield United, klub kasta kedua Liga Inggris, kini berada di ambang sanksi berat setelah perusahaan yang digunakan untuk mengakuisisi klub tersebut resmi dilikuidasi oleh Pengadilan Tinggi pada Rabu (pekan ini). Keputusan ini membuka peluang bagi English Football League (EFL) untuk menjatuhkan hukuman pengurangan hingga 12 poin, sebuah skenario yang dapat mengguncang musim kompetisi mereka yang baru saja dimulai.

COH Sports Bidco Limited (CSBL), entitas yang dibentuk untuk membeli Sheffield United pada Desember 2024 dengan nilai lebih dari £100 juta, gagal melunasi sisa pembayaran sekitar £35 juta. United World, perusahaan milik mantan pemilik asal Arab Saudi, Pangeran Abdullah bin Mosaad Al Saud, mengajukan petisi penutupan perusahaan (winding-up petition) bulan lalu setelah upaya negosiasi yang disebutnya tidak membuahkan hasil. Dalam sidang yang hanya berlangsung sekitar sepuluh detik, CSBL yang dipimpin oleh Steven Rosen dan Helmy Eltoukhy—yang juga menjabat sebagai ketua bersama klub—tidak hadir atau diwakili pengacara.

Yang membuat kasus ini rumit adalah langkah pemindahan saham klub ke perusahaan baru bernama 1919 Partners LLC yang berbasis di Amerika Serikat pada Juni lalu. Perusahaan inilah yang kini menjadi induk resmi Sheffield United, sementara CSBL praktis tidak lagi memiliki kendali atas klub. Namun, EFL dan Independent Football Regulator (IFR) mengaku tidak diberitahu mengenai transfer saham tersebut, dan keduanya kini tengah memeriksa implikasi dari restrukturisasi kepemilikan yang terjadi di tengah proses hukum yang berjalan.

EFL sendiri menyatakan akan mempertimbangkan dampak likuidasi CSBL, termasuk kemungkinan tindakan lebih lanjut. Regulasi EFL memang tidak secara otomatis menghukum klub ketika perusahaan yang menjadi 'group undertaking'—bukan klub itu sendiri—mengalami kebangkrutan. Namun, dewan EFL memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika menilai integritas kompetisi atau reputasi liga terancam. Dalam kasus ini, transfer aset ke perusahaan baru sebelum likuidasi dapat dianggap sebagai upaya menghindari kewajiban utang, sebuah pelanggaran yang berpotensi berujung pada pengurangan poin.

Preseden serupa pernah terjadi pada 2009, ketika Southampton dihukum 10 poin oleh EFL setelah perusahaan induknya mengalami administrasi. Saat itu, investigasi menemukan bahwa klub dan perusahaan induknya 'terkait erat sebagai satu entitas ekonomi', sehingga hukuman wajib diterapkan. Meski kasus Sheffield United tidak identik, pola yang sama—memindahkan aset untuk meninggalkan utang—bisa menjadi dasar bagi EFL untuk bertindak serupa.

Bagi Sheffield United, ancaman ini datang di saat yang tidak ideal. Klub baru saja memulai musim dengan hasil imbang tanpa gol melawan Birmingham City. Jika hukuman 12 poin dijatuhkan, target promosi ke Premier League bisa langsung sirna. Rosen dan Eltoukhy masih memiliki opsi untuk melunasi utang tersebut, tetapi hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub. EFL akan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan proses ini diperkirakan akan berlangsung panjang.

Kasus ini juga menjadi sorotan bagi dunia sepak bola global, termasuk Indonesia. Di tengah maraknya investasi asing di klub-klub Eropa, keputusan EFL nantinya akan menjadi tolok ukur bagaimana regulasi melindungi klub dari praktik kepemilikan yang berisiko. Bagi para pengamat sepak bola di Indonesia, kasus Sheffield United mengingatkan bahwa struktur kepemilikan yang rumit bisa menjadi bom waktu, terutama ketika utang akuisisi tidak dikelola dengan transparan. Akankah EFL bertindak tegas, atau justru memberi kelonggaran? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan sepak bola Inggris ke depan.