Debat Transportasi Singapura: WP Peringatkan Risiko Ketergantungan pada Proyek Raksasa
Baca dalam 60 detik
- Partai Pekerja (WP) Singapura mengkritik strategi pemerintah yang terlalu mengandalkan proyek infrastruktur fisik seperti Pelabuhan Tuas dan Bandara Changi Terminal 5.
- WP mendesak alokasi dana lebih besar untuk infrastruktur digital guna mengurangi ketergantungan pada volume kargo fisik yang fluktuatif.
- Penjualan saham mayoritas Neptune Orient Lines (NOL) pada 2016 dianggap sebagai keputusan strategis yang keliru oleh WP.

Ketergantungan Singapura pada proyek-proyek transportasi raksasa seperti Pelabuhan Tuas dan Bandara Changi Terminal 5 (T5) berpotensi menjadi bumerang di tengah perubahan pola perdagangan global yang cepat. Peringatan ini disampaikan oleh enam anggota parlemen dari Partai Pekerja (WP) dalam debat enam jam di parlemen pada Selasa (7/7) yang membahas masa depan transportasi negara kota tersebut.
Anggota parlemen Gerald Giam (WP-Aljunied) menilai bahwa fokus berlebihan pada infrastruktur fisik membuat Singapura rentan terhadap risiko struktural. "Pelabuhan hub netral hanya bisa bertahan dengan tetap kompetitif, dan pelabuhan tidak bisa memilih operator kapal karena operatorlah yang memilih pelabuhan," ujarnya. Giam menyoroti ancaman proteksionisme, rivalitas geopolitik, serta kemunculan rute pelayaran baru seperti Jalur Laut Utara melalui Arktik atau jembatan darat di Thailand selatan yang dapat mengalihkan lalu lintas maritim dari Singapura. Ia mencontohkan perpindahan hub transshipment Maersk ke Pelabuhan Tanjung Pelepas pada tahun 2000 yang mengalihkan rute dari Singapura.
Giam juga mempertanyakan justifikasi kapasitas masif T5 yang bergantung pada model hub-and-spoke tradisional. Menurutnya, pesawat generasi baru yang lebih efisien dan mampu terbang jarak jauh dapat mengganggu model ini, sehingga Bandara Changi berisiko mengalami ekspansi modal yang melampaui pertumbuhan penumpang transit. Sementara itu, Profesor Madya Jamus Lim (WP-Sengkang) menambahkan bahwa proyek-proyek besar seperti T5 dan Tuas Port tidak boleh ditinggalkan, tetapi perlu dilakukan dengan "kehati-hatian lebih", misalnya dengan membangun secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masa depan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Jeffrey Siow menyatakan bahwa meskipun Maersk memindahkan operasi transshipmentnya, kantor pusat regionalnya tetap di Singapura. "Bahkan jika kargo tidak melewati perairan kita, keputusan tentang kargo itu mungkin masih dibuat di sini, dan kita bisa menangkap nilai darinya," katanya.
WP juga mendorong investasi lebih besar pada infrastruktur digital. Anggota parlemen Dennis Tan (WP-Hougang) memperingatkan bahwa persaingan di bidang logistik, penerbangan, dan maritim bergeser dari "throughput fisik murni menuju kepemilikan sistem data dan platform digital". Jika Singapura hanya menjadi pengadopsi teknologi asing, ia berisiko menjadi "jalan tol dengan margin rendah" dengan kekayaan intelektual dan pengambilan keputusan bernilai tinggi berada di tempat lain seperti Silicon Valley, Oslo, atau Shanghai. Giam menyarankan agar Singapura menjadi "arsitek digital berdaulat" perdagangan global dengan memiliki perangkat lunak, platform data, dan sistem operasional yang mendukung pengiriman dan logistik internasional. Ia mengusulkan pengalihan modal dari proyek infrastruktur fisik ke solusi digital seperti perangkat lunak rantai pasok, platform bea cukai otomatis, dan jaringan manajemen rute prediktif.
Dalam debat tersebut, WP juga mengangkat isu penjualan saham mayoritas Neptune Orient Lines (NOL) pada 2016 kepada perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM. Anggota parlemen Kenneth Tiong (WP-Aljunied) menyebutnya sebagai "keputusan yang sangat buruk". Ia membandingkannya dengan dana talangan S$15 miliar untuk Singapore Airlines (SIA) selama pandemi COVID-19. "Kami memperlakukan SIA sebagai aset strategis dan menyelamatkannya, tetapi kami memperlakukan NOL sebagai komoditas dan menjualnya," katanya. Tiong berargumen bahwa memiliki perusahaan pelayaran nasional dapat membantu melatih pelaut Singapura dan mengurangi ketergantungan pelabuhan pada permintaan operator asing. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komite Pemerintah Parlemen untuk Perhubungan Edward Chia (PAP-Holland-Bukit Timah) menegaskan bahwa kesuksesan Singapura sebagai hub maritim didasarkan pada keterbukaan dan keandalan, bukan karena memihak satu perusahaan pelayaran tertentu. Ia mencontohkan Pacific International Lines sebagai pemain lokal yang tetap memberikan kapabilitas pelayaran bagi Singapura.
Di sisi lain, WP juga menyoroti potensi kendaraan otonom (AV) untuk layanan bus malam dan angkutan sekolah. Anggota parlemen Fadli Fawzi (WP-Aljunied) mengusulkan pembangunan jaringan bus malam otonom yang beroperasi di sepanjang jalur MRT yang ada. Namun, Menteri Negara Senior Perhubungan Sun Xueling mengingatkan bahwa teknologi AV untuk bus belum sematang AV mobil, dan kapasitas penumpang bus otonom saat ini lebih kecil. Meski demikian, pemerintah setuju untuk mempertimbangkan penggunaan AV untuk bus malam ketika teknologinya lebih matang.
Debat ini menggarisbawahi perdebatan strategis antara investasi infrastruktur fisik dan digital di Singapura. Pertanyaan kuncinya: akankah proyek-proyek raksasa seperti Tuas Port dan T5 tetap menjadi tulang punggung ekonomi Singapura, atau justru menjadi beban di era perdagangan yang semakin digital dan tidak menentu?



