Skandal Dana Pemilu Nigeria: Investigasi Menyeret Nama Mantan Presiden Buhari
Baca dalam 60 detik
- Investigasi khusus yang dibentuk Presiden Tinubu menuntut agar almarhum Buhari dan mantan Sekretaris Pemerintah Federal Nigeria diadili secara anumerta terkait dugaan penggelapan dana pengawas pemilu senilai USD 6,2 juta.
- Saksi ahli menegaskan bahwa mantan Gubernur Bank Sentral Nigeria, Emefiele, bukan satu-satunya pelaku; setidaknya sepuluh pejabat lain diduga terlibat dalam skandal yang terungkap dalam persidangan di Abuja.
- Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang akuntabilitas kepemimpinan di Nigeria dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor asing terhadap tata kelola negara.
Persidangan kasus dugaan korupsi dana pemilu Nigeria yang melibatkan mantan Gubernur Bank Sentral (CBN) Godwin Emefiele memasuki babak baru setelah seorang saksi kunci meminta agar mantan Presiden Muhammadu Buhari dan sejumlah pejabat tinggi lainnya ikut diadili, meskipun Buhari telah meninggal dunia. Permintaan yang disampaikan di Pengadilan Tinggi Abuja ini semakin memperluas skandal yang telah mengguncang elite politik Nigeria.
Jim Obazee, penyelidik khusus yang ditunjuk Presiden Bola Tinubu, tampil sebagai saksi ke-15 dalam persidangan Emefiele. Ia mendesak pengadilan untuk memproses secara anumerta mantan Presiden Buhari dan menghadirkan mantan Sekretaris Pemerintah Federal (SGF) Boss Mustapha ke kursi terdakwa. Menurut Obazee, dana sebesar 6,23 juta dolar AS yang seharusnya digunakan untuk pengawas pemilu internasional pada pemilu 2023 justru digelapkan oleh jaringan yang melibatkan lebih dari sepuluh orang.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) sebelumnya telah mendakwa Emefiele dengan pasal penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, dan memperoleh uang secara curang. Namun, Obazee menilai bahwa hanya menyeret Emefiele ke pengadilan tidaklah cukup. “Situasi di Nigeria sangat memprihatinkan, terutama karena pemerintah federal hanya mengadili Emefiele dalam kasus penipuan yang melibatkan lebih dari sepuluh orang,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Obazee secara spesifik menunjuk beberapa nama yang harus diadili, termasuk Buhari, Mustapha, Jibril Abubakar (yang diduga menerima dana atas nama kantor SGF), serta Bashirudeen Maishanu, staf CBN yang mengaku terlibat dan telah mengembalikan sebagian uang. Ia juga meminta agar manajer cabang CBN Abuja diadili karena diduga melepaskan dana tanpa uji tuntas. “Jika semua mereka diadili, itu akan menjadi efek jera dan masalah Nigeria bisa berkurang 50 persen,” tegas Obazee.
Di bawah pemeriksaan silang oleh pengacara Emefiele, Obazee mengakui bahwa ia tidak menemukan bukti penerimaan uang langsung dari Emefiele. Namun, ia berargumen bahwa sebagai pimpinan tertinggi CBN, Emefiele seharusnya mengetahui penyelewengan tersebut jika sistem pengawasan seperti CCTV dan portal BVN berfungsi dengan baik. “Seharusnya hilangnya uang itu terdeteksi dalam laporan keuangan tahunan CBN jika semua pihak yang bertanggung jawab bekerja dengan tekun,” tambahnya.
Kasus ini memiliki implikasi luas bagi Nigeria, terutama dalam hal tata kelola dan kepercayaan investor. Bagi Indonesia, skandal serupa menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap dana publik, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Meskipun sistem hukum Indonesia berbeda, kasus ini menyoroti risiko korupsi yang dapat terjadi ketika lembaga pengawas tidak berfungsi optimal. Investor asing, termasuk dari Indonesia, yang menanamkan modal di Nigeria tentu akan mencermati bagaimana pemerintah menangani kasus ini sebagai indikator komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Persidangan akan dilanjutkan pada 20 Oktober dengan agenda tanggapan hukum dari pihak Emefiele. Pertanyaan besarnya, akankah tuntutan untuk mengadili mantan presiden secara anumerta menjadi preseden baru dalam penegakan hukum di Nigeria, atau justru akan meredup karena kompleksitas politik yang melingkupinya?
