Amerika di Usia 250 Tahun: Antara Perayaan dan Perpecahan Identitas Bangsa

Dua setengah abad setelah Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani, Amerika Serikat memasuki hari jadinya yang ke-250 dengan luka perpecahan yang menganga. Bukan hanya soal politik partisan, tetapi juga pertarungan sengit mengenai narasi sejarah bangsa—siapa yang berhak menceritakan kisah Amerika, dan versi mana yang layak dirayakan.

Peringatan 4 Juli tahun ini menjadi ajang benturan dua kubu. Di satu sisi, America250—komite bipartisan yang dibentuk Kongres pada 2016 dan ditandatangani Barack Obama. Di sisi lain, Freedom250 yang diluncurkan Presiden Donald Trump pada 2025, yang oleh para pengamat dinilai sebagai ekspresi partisan visi kepresidenan. Dua acara terpisah ini menjadi cermin retaknya konsensus nasional.

Andrea Loux Jarman, pakar hukum konstitusi AS dari Bournemouth University, menulis bahwa situasi ini paralel dengan perang budaya atas sejarah Amerika. Trump sejak awal masa jabatan keduanya mengeluarkan perintah eksekutif 'Memulihkan Kebenaran dan Kewarasan dalam Sejarah Amerika' yang secara khusus menyasar apa yang disebutnya 'sejarah woke'. Perintah itu mendorong museum dan lembaga pendidikan untuk menghapus atau menulis ulang panel informasi yang 'secara tidak pantas merendahkan orang Amerika masa lalu atau sekarang'. Sebagai gantinya, materi edukasi harus 'berfokus pada kehebatan pencapaian dan kemajuan rakyat Amerika'.

Tak pelak, informasi tentang kengerian perbudakan menjadi sasaran utama kebijakan ini. Jarman memperkirakan sengketa ini kemungkinan besar akan berujung di Mahkamah Agung sebelum menemukan titik terang. Pertarungan ini mengingatkan pada perdebatan sengit di Indonesia tentang narasi sejarah nasional, misalnya kontroversi seputar peristiwa 1965 atau peran tokoh-tokoh daerah dalam kemerdekaan.

Di tengah hiruk-pikuk perayaan, Jenny Woodley, sejarawan dari Nottingham Trent University, mengingatkan agar kontribusi besar warga Afrika-Amerika tidak dilupakan. Ia menelusuri jejak perjuangan dari Phillis Wheatley, budak yang pada 1772 menulis puisi menyamakan perbudakan dengan 'rantai besi', hingga pidato Martin Luther King Jr yang menyebut Deklarasi Kemerdekaan sebagai 'janji bayar' (promissory note) yang menjamin hak-hak tak terpisahkan bagi semua orang. Namun, menurut Woodley, di usia 250 tahun, 'bank keadilan' yang dimaksud King tampak semakin kekurangan dana. Perayaan ini, katanya, harus menjadi milik seluruh rakyat Amerika—'We the people'—bukan hanya segelintir kelompok.

Demokrasi Amerika kerap disebut sebagai 'eksperimen' atau 'pekerjaan yang sedang berjalan'. Kerapuhan eksperimen itu terbukti pada 6 Januari 2021, saat massa menyerbu Gedung Kongres untuk mencegah pengesahan hasil pemilu 2020. Sejarawan Sarah Trott dari York St John University mencatat setidaknya lima momen paling berbahaya dalam 250 tahun perjalanan konstitusi AS, termasuk krisis akibat perbudakan, Depresi Besar, dan Watergate. Pertanyaannya, akankah peringatan ke-250 ini menjadi titik balik rekonsiliasi atau justru memperdalam jurang pemisah?