Suhu Laut Global Pecahkan Rekor Juni, El Niño Siap Perparah Dampak

Lautan dunia mencatat suhu permukaan tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Juni, menembus rekor yang sebelumnya tercipta selama periode El Niño 2023–2024. Rata-rata suhu permukaan laut di kawasan tropis dan subtropis kini mencapai nyaris 21 derajat Celsius, naik sekitar 1,4 derajat dibandingkan era pra-industri tahun 1870. Meski terdengar kecil, energi yang dibutuhkan untuk memanaskan samudra dalam skala ini sangatlah besar—lebih dari 90 persen panas berlebih akibat emisi gas rumah kaca terserap oleh lautan.

Para ilmuwan menyebutkan bahwa pada 2025, tambahan panas di lautan setara dengan ledakan 12 bom atom Hiroshima setiap detik. Untuk menemukan analogi iklim serupa, kita harus mundur 120.000 tahun ke masa sebelum zaman es terakhir. Saat itu, perubahan orbit Bumi memanaskan planet secara bertahap selama ribuan tahun. Manusia kini mencapai pemanasan serupa hanya dalam waktu lebih dari satu abad.

Panas di lautan tidak tinggal diam. Suhu laut yang lebih tinggi memicu siklon yang lebih kuat, atmosfer yang lebih lembap, curah hujan ekstrem, serta gelombang panas di daratan. El Niño yang mulai terbentuk di Pasifik tropis diperkirakan akan menjadi salah satu yang terkuat. Dampaknya akan terasa di Samudra Hindia bagian barat, Atlantik tropis, dan Pasifik timur, dengan potensi gelombang panas laut yang berkepanjangan.

Eropa saat ini dilanda gelombang panas bersejarah, dan lautan di sekitarnya juga ikut memanas. Di Mediterania, suhu permukaan laut mencapai 6 derajat Celsius di atas rata-rata, sementara Laut Utara 3 derajat lebih hangat. Di Pasifik tengah timur, El Niño yang baru terbentuk telah mendorong suhu permukaan 1,24 derajat di atas normal. Namun, panas yang lebih besar justru tersimpan di bawah permukaan—hingga 6 derajat di atas rata-rata di Pasifik timur.

Fenomena El Niño biasanya berlangsung sekitar setahun, dengan dampak atmosferik paling jelas menjelang akhir siklus. Artinya, 2026 diperkirakan akan sangat panas, bahkan mungkin memecahkan rekor, namun 2027 berpotensi lebih panas lagi karena panas laut kembali ke permukaan. Pola serupa terlihat pada peristiwa El Niño 2023–2024 dan 2015–2016.

Pemanasan laut yang stabil, ditambah gelombang panas laut yang lebih sering dan intens, mengancam ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, dan terumbu pesisir. Riset selama El Niño 2023–2024 menunjukkan dampak luas yang telah terjadi. Pada Juni 2023, gelombang panas laut memecahkan rekor di Atlantik Utara, yang kemudian diikuti gelombang panas darat di Eropa, banjir bandang di Spanyol, dan kebakaran hutan di Mediterania.

Bagi Indonesia, dampak El Niño ini perlu diwaspadai. El Niño cenderung membawa kondisi kering di sebagian wilayah Australia dan Asia Tenggara, yang dapat memicu kekeringan dan kebakaran hutan di Indonesia. Di sisi lain, siklon tropis di Samudra Hindia barat berpotensi menjadi lebih kuat dan membawa hujan deras saat mencapai daratan. Peningkatan suhu laut juga mengurangi kemampuan lautan untuk mendinginkan daratan pada musim panas, memperparah gelombang panas di dalam negeri.

Kemajuan dalam prakiraan gelombang panas laut hingga tiga-empat bulan ke depan di Australia, AS, dan kawasan lain memberi harapan bagi otoritas untuk bertindak dini—misalnya mengurangi kuota tangkapan ikan atau memulai upaya konservasi. Namun, pencapaian ini terancam oleh pemotongan dana untuk jaringan pengumpulan data iklim oleh pemerintahan AS saat ini, termasuk upaya membubarkan Pusat Penelitian Atmosfer Nasional. Tahun ini, pemerintah AS sempat mengumumkan penghentian pendanaan untuk jaringan pemantauan laut utama sebelum akhirnya mundur.

Pengumpulan data laut yang berkelanjutan sangat penting bagi prakiraan cuaca dan iklim. Jika dilemahkan atau dihentikan, dunia akan menghadapi dampak perubahan iklim yang memburuk tanpa persiapan yang memadai. Menghentikan pengukuran perubahan iklim tidak akan menghentikan prosesnya. Satu-satunya jalan adalah mencapai emisi nol bersih secepat mungkin. Sampai saat itu tiba, prakiraan cuaca dan iklim menjadi alat utama untuk bersiap menghadapi apa yang tak terhindarkan. Pertanyaannya, mampukah negara-negara, termasuk Indonesia, mempertahankan sistem pemantauan yang kritis ini di tengah tekanan anggaran dan politik?