Tarif Taksi Rp7 Juta di Seoul: Alarm Baru bagi Wisatawan Asing

Seorang turis asal Taiwan harus merogoh kocek hampir 700.000 won atau setara Rp7,8 juta untuk sekali naik taksi dari kawasan Jayang-dong, Seoul timur, menuju Bandara Internasional Incheon. Padahal, tarif normal untuk rute yang sama, termasuk biaya tol, hanya sekitar 70.000 won. Insiden yang terjadi pada 30 Mei lalu itu sontak memicu kembali kekhawatiran tentang praktik pencaloan terhadap wisatawan asing di Korea Selatan.

Menurut unggahan korban di media sosial, ia memesan taksi melalui aplikasi Uber dan sempat memasukkan Stasiun Seoul sebagai tujuan sebelum mengubahnya ke bandara di tengah perjalanan. Ia mengira selisih tarif akan terpotong otomatis melalui aplikasi. Namun, begitu tiba di Terminal 2, sopir justru meminta pembayaran terpisah melalui mesin kartu di dalam mobil. Karena terburu-buru mengejar penerbangan, turis tersebut membayar 690.800 won, termasuk biaya tol 66.000 won.

Uber kemudian menyatakan sopir bersedia mengembalikan uang tersebut dengan alasan terjadi kesalahan input angka nol berlebih. Meski begitu, kasus ini bukanlah yang pertama. Di Busan, seorang wisatawan lain melaporkan dikenakan 80.000 won untuk perjalanan 15 menit antara Pantai Haeundae dan Gwangalli—sekitar dua kali lipat tarif argometer. Sementara di Seoul, Desember lalu, seorang sopir didenda setelah memungut 56.000 won dari Bandara Gimpo ke Seoul barat, padahal meteran menunjukkan 32.600 won.

Fenomena ini terjadi di tengah pemulihan pariwisata Korea Selatan yang pesat. Menurut Korea Tourism Organisation, jumlah wisatawan asing pada April 2025 mencapai 2,02 juta orang, naik 18,8% dibanding tahun sebelumnya. Wisatawan China mendominasi, disusul Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Namun, lonjakan kunjungan tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pelayanan, terutama di sektor transportasi dan akomodasi.

Di Busan, gelombang pengaduan dipicu oleh konser besar BTS. Banyak hotel dan penginapan membatalkan reservasi lalu menawarkan kembali kamar dengan harga jauh lebih tinggi, atau mengenakan denda pembatalan yang tidak wajar. Lebih dari 80% pengaduan di Busan berasal dari wisatawan asing. Selain akomodasi, taksi juga menjadi sasaran keluhan, termasuk penolakan menggunakan argometer dan gaya mengemudi ugal-ugalan.

Pemerintah Korea Selatan bergerak dengan sejumlah langkah. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata bersama pemerintah daerah meluncurkan inisiatif mendorong hotel dan penginapan menerapkan harga transparan serta kebijakan reservasi, pembatalan, dan pengembalian dana yang adil. Di Busan, polisi yudisial khusus melakukan inspeksi ke akomodasi di dekat venue konser, pusat transportasi, dan distrik wisata utama, memeriksa praktik ilegal, pelanggaran harga, dan standar sanitasi.

Satuan tugas bersama yang melibatkan otoritas kebudayaan, dalam negeri, kesehatan, pajak, kepolisian, dan perdagangan juga menginspeksi hotel untuk memastikan mereka mematuhi harga yang diiklankan dan aturan perlindungan konsumen. Pengawasan taksi diperketat dengan perluasan sistem pelaporan QR code multibahasa di Seoul sejak 2025, yang memungkinkan penumpang asing melaporkan tarif tidak wajar atau masalah layanan dengan memindai kode yang dipasang di taksi resmi.

Bagi pelancong Indonesia yang berencana ke Korea Selatan, insiden ini menjadi pengingat untuk selalu memastikan argometer aktif, membandingkan tarif sebelum naik, dan menyimpan bukti pembayaran. Meski pemerintah Korea berjanji menciptakan lingkungan yang lebih aman, efektivitas pengawasan masih perlu dibuktikan. Akankah langkah-langkah ini cukup mengembalikan kepercayaan wisatawan, atau justru semakin banyak kasus serupa yang terungkap?