Trump Kembali Gencarkan Isu Komunis untuk Hadapi Pemilu Paruh Waktu AS
Baca dalam 60 detik
- Partai Republik di bawah Trump mengamplifikasi tuduhan bahwa kandidat Demokrat adalah komunis, menyusul kemenangan sosialis demokrat di beberapa pemilihan pendahuluan.
- Strategi ini berisiko tidak efektif pada pemilih muda yang lebih positif terhadap sosialisme, namun memberi GOP amunisi untuk mengalihkan isu dari ekonomi dan perang Iran.
- Perpecahan internal Demokrat antara kubu sentris dan progresif semakin terbuka, dengan tokoh seperti Gottheimer menolak keras pengaruh sosialis dalam partai.
Menjelang pemilu paruh waktu November mendatang, Presiden Donald Trump dan kader Partai Republik kembali mengangkat isu komunisme sebagai senjata politik untuk menyerang lawan-lawannya di Partai Demokrat. Dalam sepekan terakhir, Trump melontarkan peringatan keras bahwa kelompok kiri yang tengah naik daun di tubuh Demokrat adalah komunis yang berniat menghancurkan cara hidup tradisional Amerika dan bahkan melakukan pembunuhan.
Wakil Presiden JD Vance turut menyuarakan kekhawatiran serupa, menyebut pergeseran politik ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi di Amerika Serikat. Ketua DPR Mike Johnson pun mengecam para kandidat radikal yang mengaku sebagai Marxis. Serangan ini menyasar kandidat yang menganut sosialisme demokrat, sebuah paham yang kerap memperjuangkan layanan kesehatan universal, pajak tinggi bagi orang kaya, dan regulasi korporasi yang lebih ketat—berbeda dengan komunisme yang menghapus kepemilikan pribadi.
Retorika anti-komunis ini menguat setelah kemenangan Zohran Mamdani, seorang sosialis demokrat, dalam pemilihan pendahuluan calon wali kota New York tahun lalu. Puncaknya terjadi pekan lalu ketika para sosialis demokrat memenangkan beberapa pemilihan pendahuluan kongres di New York City, disusul kemenangan Melat Kiros di Denver, Colorado. Bagi Partai Republik, tren ini menjadi peluang emas untuk membingkai kontestasi sebagai pertarungan antara akal sehat dan kegilaan.
Namun, strategi ini mengandung risiko. Jajak pendapat Gallup menunjukkan bahwa dukungan terhadap kapitalisme terus menurun, terutama di kalangan pemilih muda. Hanya 42% Demokrat yang memiliki pandangan positif terhadap kapitalisme, sementara 66% mendukung sosialisme. Joseph Geevarghese, direktur eksekutif Our Revolution—organisasi bentukan Senator Bernie Sanders—menilai bahwa serangan komunis tidak lagi efektif bagi generasi yang tumbuh di era pasca-Soviet. "Para pemilih muda tidak terpengaruh oleh tuduhan semacam itu," ujarnya.
Di sisi lain, Partai Republik sendiri tengah menghadapi tekanan akibat keputusan Trump melancarkan perang melawan Iran yang memicu lonjakan harga. Isu komunisme dinilai mampu mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi. Ralph Reed, aktivis konservatif yang menjadi tuan rumah Trump dalam konferensi Faith and Freedom Coalition, mengakui bahwa partainya menghadapi angin kencang, namun kemenangan sosialis demokrat memberi mereka kesempatan untuk menampilkan kontras antara akal sehat dan kegilaan.
Serangan ini juga memperdalam perpecahan di internal Partai Demokrat. Kubu sentris seperti Anggota DPR Josh Gottheimer menyebut kemenangan sosialis di Colorado dan New York sebagai penyimpangan. "Kami harus berjuang keras agar partai tidak dibajak oleh kaum sosialis. Kebanyakan dari mereka adalah pembuat onar, bukan pemecah masalah," tegasnya. Sementara itu, Jaksa Agung Nevada Aaron Ford yang berhasil mengalahkan rival progresifnya dalam pemilihan pendahuluan gubernur, menegaskan bahwa Democratic Socialists of America bukanlah wajah partainya.
Di kubu Demokrat, Ketua Komite Kampanye DPR Suzan DelBene mengecam serangan Republik sebagai upaya putus asa yang tidak menyentuh isu-isu kantong. Gubernur California Gavin Newsom, yang digadang-gadang sebagai calon presiden, menepis isu komunisme sebagai omong kosong. "Saya sudah lama menghadapi dinamika seperti ini di California. DSA dulu disebut progresif, dan saya tidak terlalu memikirkannya," ujarnya.
Bagi Indonesia, perkembangan politik AS ini patut dicermati mengingat pengaruh kebijakan luar negeri Washington terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Jika Partai Republik terus menggunakan isu ideologis untuk meraih kemenangan, hal itu berpotensi menggeser fokus kebijakan luar negeri AS dari kerja sama ekonomi dan keamanan ke pertarungan ideologi global. Pertanyaannya, akankah strategi ini berhasil mengamankan mayoritas tipis Republik di Kongres, atau justru menjadi bumerang yang menguntungkan Demokrat?
