Pasar EV Vietnam Tembus 375.000 Unit, Infrastruktur Jadi PR Berat

Vietnam mencatatkan tonggak baru dalam elektrifikasi transportasi: hampir 375.000 kendaraan listrik (EV) telah beroperasi di jalan raya hingga akhir Mei 2026, menurut data Kementerian Konstruksi setempat. Angka ini belum termasuk sepeda motor listrik yang juga marak di negara tersebut.

Dari total tersebut, 369.849 unit merupakan mobil penumpang baterai listrik, sementara sisanya terdiri dari 3.396 truk listrik dan 1.571 bus listrik. Dominasi kendaraan pribadi ini menunjukkan bahwa konsumen individu, bukan korporasi atau pemerintah, menjadi motor utama transisi energi di sektor transportasi Vietnam.

Ledakan jumlah EV di jalan raya turut mengubah pola mobilitas di kota-kota besar seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. Namun, di balik optimisme itu, para pengamat mulai menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan armada dan kesiapan infrastruktur pendukung. Keluhan konsumen tentang minimnya stasiun pengisian daya, waktu pengisian yang lama, serta biaya kepemilikan dan operasional yang relatif tinggi menjadi alarm bagi pemerintah.

Kementerian Konstruksi Vietnam kini tengah merevisi program aksi transisi energi hijau untuk sektor transportasi, dengan fokus pada perluasan infrastruktur pengisian daya. Langkah ini dinilai krusial karena jika infrastruktur tidak mampu mengimbangi laju adopsi, antusiasme awal konsumen bisa berubah menjadi frustrasi dan menghambat pasar EV dalam jangka panjang.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, Keputusan Perdana Menteri 876/QĐ-TTg dan rencana aksi Kementerian Konstruksi telah menjadi landasan hukum program konversi transportasi hijau. Pemerintah juga tengah menyelesaikan Kriteria Kota Cerdas Hijau (Green Smart City Criteria) yang akan mewajibkan pengembang perumahan dan gedung komersial untuk menyediakan fasilitas pengisian EV sejak tahap desain.

Bagi Indonesia, pengalaman Vietnam ini relevan mengingat pasar EV Tanah Air juga tumbuh pesat namun dihadapkan pada tantangan serupa. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik murni pada 2025 mencapai puluhan ribu unit, namun jumlah stasiun pengisian umum masih terbatas di Pulau Jawa. Tanpa perencanaan infrastruktur yang matang, Indonesia berpotensi mengalami ketimpangan seperti yang dihadapi Vietnam.

Para ahli menilai bahwa stasiun pengisian daya tidak bisa lagi dipandang sebagai infrastruktur pelengkap, melainkan komponen esensial dalam tata kota. Model pengembangan sebagai infrastruktur publik bersama—setara dengan SPBU atau lahan parkir umum—lebih disarankan ketimbang diserahkan sepenuhnya pada strategi masing-masing produsen mobil.

Selain infrastruktur, tantangan lain adalah kerangka tarif layanan pengisian daya. Tanpa insentif seperti keringanan biaya registrasi dan manfaat non-finansial lainnya, momentum pertumbuhan bisa melamban setelah lonjakan awal. Pemerintah Vietnam pun didorong untuk berperan aktif memastikan transisi tetap terjangkau bagi konsumen arus utama.

Ke depan, keberhasilan Vietnam dalam menyelaraskan ekspansi infrastruktur dengan pertumbuhan EV akan menentukan posisinya sebagai pemimpin regional transportasi hijau. Sebaliknya, kegagalan menyinkronkan keduanya berarti kehilangan kesempatan emas untuk mentransformasi industri otomotif nasional. Pertanyaan besarnya: mampukah Vietnam—dan Indonesia—belajar dari kesenjangan yang kini mulai terlihat?