DPD Desak Pemerintah Pusat Percepat Penyaluran Anggaran Pemulihan Pasca-Gempa NTT

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah alokasi dukungan fiskal bagi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah berjuang memulihkan diri pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Desakan ini muncul di tengah masih bertahannya ribuan warga di lokasi pengungsian dan melambatnya proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak.

Dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu, Sultan menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tanpa suntikan anggaran tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia khawatir pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi dan perbaikan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, dan jalan akan berjalan pincang. “Bencana ini belum berakhir; gempa-gempa susulan dengan skala lebih kecil masih terus terjadi,” ujarnya, menggarisbawahi urgensi kesiapan anggaran yang berkelanjutan.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan hingga Minggu pukul 00.00 WIB, sebanyak 9.290 jiwa masih bertahan di berbagai titik pengungsian. Konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 jiwa, menyusul Kabupaten Manggarai dengan 2.078 jiwa. Di Sikka, sekitar 1.356 warga mengungsi di GOR Samador, sementara hampir 2.000 lainnya memilih mengungsi mandiri tersebar di sepuluh lokasi. Angka ini mencerminkan besarnya skala dampak yang harus ditangani pemerintah daerah dengan keterbatasan fiskal yang ada.

Langkah DPD RI tidak berhenti pada retorika. Empat anggota DPD asal daerah pemilihan NTT telah diterjunkan ke Pulau Flores bagian utara untuk melakukan peninjauan langsung dan koordinasi dengan aparat setempat. Sultan menegaskan bahwa DPD secara kelembagaan akan turut memberikan bantuan, sebuah tradisi yang konsisten dilakukan dalam setiap bencana besar di tanah air. Ia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dan BNPB dalam melakukan evakuasi, pendataan korban, serta inventarisasi kerusakan bangunan dan infrastruktur.

Di sisi lain, permintaan tambahan dukungan fiskal ini menyoroti persoalan yang lebih struktural: ketimpangan kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana. Meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan dana siap pakai dan bantuan logistik, kebutuhan rehabilitasi jangka panjang seringkali melebihi pagu anggaran daerah. Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa mekanisme transfer fiskal berbasis risiko bencana perlu diperkuat agar daerah tidak hanya bergantung pada belas kasihan anggaran pusat setiap kali terjadi musibah.

Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah rawan gempa seperti NTT, dinamika ini bukan sekadar soal angka. Kesiapan anggaran pemulihan menentukan seberapa cepat anak-anak bisa kembali bersekolah, petani bisa menggarap lahan, dan layanan kesehatan kembali normal. Keterlambatan penyaluran dana seringkali berujung pada melambatnya roda ekonomi lokal dan memperpanjang penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah pemerintah pusat akan merespons desakan DPD ini dengan kebijakan konkret, seperti penerbitan Perpres tentang bantuan fiskal khusus bencana atau penambahan alokasi dana kontingensi. Yang jelas, koordinasi antara DPD, BNPB, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan tepat sasaran dan tepat waktu. Apakah desakan ini akan menjadi katalis bagi reformasi skema pembiayaan kebencanaan nasional, atau hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah penanganan bencana kali ini?