Trump Ucapkan Selamat Tinggal pada Vokalis Village People, Klaim Kembalikan Pamor YMCA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan penghormatan terakhir kepada Victor Willis, vokalis grup disco legendaris Village People, yang meninggal dunia pada Senin, 30 Juni 2026, setelah berjuang melawan penyakit singkat namun agresif. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump tidak hanya mengenang Willis sebagai pribadi yang ceria, tetapi juga kembali menonjolkan perannya dalam menghidupkan kembali lagu ikonik YMCA—yang menjadi latar belakang kampanye politiknya—hingga meraih status 'monster hit' kembali.

Kepergian Willis diumumkan oleh pihak keluarga melalui Facebook, yang meminta privasi di tengah duka. Trump, yang kini berusia 80 tahun, menyebut Willis sebagai sosok hebat yang bangga melihat lagu YMCA digunakan dalam rapat-rapat akbarnya. “Itu menjadi hit besar lagi, 30 tahun setelah peluncuran aslinya,” tulis Trump, seraya menambahkan bahwa Willis akan selalu dikenang setiap kali lagu itu diputar, termasuk dalam perayaan Hari Kemerdekaan AS pekan ini.

Hubungan antara Trump dan Village People sempat diwarnai ketegangan. Pada awalnya, Willis meminta Trump untuk berhenti menggunakan lagu YMCA dan Macho Man karena menerima ribuan keluhan dari penggemar yang dianggapnya mengganggu. Namun, pada 2024, Willis berubah sikap. Ia mengakui bahwa Trump tampak benar-benar menikmati lagu tersebut dan bahwa penggunaan lagu itu oleh presiden telah memberinya keuntungan finansial yang besar. “YMCA diperkirakan menghasilkan beberapa juta dolar sejak presiden terpilih terus menggunakannya,” ujar Willis kala itu.

Fenomena ini tidak lepas dari kontroversi. Lagu YMCA, yang dirilis pada 1978, selama ini dianggap sebagai lagu kebangsaan komunitas LGBTQ+ karena dianggap merujuk pada tempat pertemuan kaum homoseksual di YMCA. Willis, yang ikut menulis lagu tersebut bersama Jacques Morali yang gay, selalu membantah interpretasi itu, meskipun ia bangga lagunya diadopsi oleh komunitas tersebut. Penggunaan lagu oleh Trump—yang dikenal dengan kebijakan kontroversial terhadap hak-hak LGBTQ+—pun menuai kritik dari kelompok tersebut.

Bagi publik Indonesia, kisah ini menjadi pengingat betapa besarnya pengaruh figur politik dalam membentuk kembali budaya populer. Di tengah polarisasi politik global, penggunaan lagu dalam kampanye bukan sekadar alat mobilisasi massa, tetapi juga bisa menjadi mesin ekonomi yang menguntungkan pemilik hak cipta. Pertanyaannya, akankah fenomena serupa terjadi di Indonesia, di mana lagu-lagu tertentu bisa 'bangkit kembali' hanya karena digunakan oleh tokoh politik?