Korupsi Tiket Euro 2024: Kantor DFB Digeledah, Pegawai Negeri Diduga Terima Suap

Penyidik Jerman menggeledah kantor pusat Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) di Frankfurt, Rabu (1/7), sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pelanggaran tiket dan akomodasi selama perhelatan Piala Eropa 2024. Operasi yang berlangsung di sejumlah kota ini menyoroti praktik pemberian tiket secara ilegal kepada tamu istimewa yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri.

Menurut laporan Bild yang pertama kali mengungkap kasus ini, penggeledahan menyasar seorang warga negara Jerman dan seorang warga negara Prancis. Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi bahwa ribuan tiket pertandingan serta undangan menginap di hotel telah dialokasikan secara tidak sah kepada pihak-pihak tertentu sebelum turnamen digelar di sepuluh kota Jerman.

DFB dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penggeledahan di DFB Campus dilakukan bersama dengan sejumlah kantor administrasi kota. Asosiasi tersebut menekankan bahwa penyelidikan tidak ditujukan kepada DFB sebagai organisasi maupun individu karyawan atau pejabatnya. "DFB terlibat dalam proses ini semata-mata sebagai saksi dan berkomitmen untuk bekerja sama penuh dengan otoritas," bunyi pernyataan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Negara Bagian North Rhine-Westphalia, Herbert Reul, memberikan pernyataan tegas terkait penggeledahan tersebut. "Tiket sepak bola bukan bagian dari gaji. Siapa pun di sektor publik yang menerima gratifikasi akan kami datangi," ujarnya kepada Bild. Reul menambahkan bahwa acara besar seperti Piala Eropa sangat bergantung pada kepercayaan publik, dan pihaknya tidak akan membiarkan kepercayaan itu rusak hanya karena undangan dan tiket.

Penyelidikan ini juga menyoroti celah dalam sistem distribusi tiket untuk turnamen besar. Di Indonesia, praktik serupa kerap menjadi sorotan dalam penyelenggaraan event olahraga, seperti PON atau SEA Games, di mana tiket dan akomodasi sering kali menjadi alat negosiasi yang tidak transparan. Kasus di Jerman ini bisa menjadi pelajaran bagi penyelenggara acara olahraga di Tanah Air untuk memperketat pengawasan alokasi tiket dan fasilitas bagi pejabat atau tamu undangan.

UEFA, sebagai induk organisasi sepak bola Eropa, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Sementara itu, jaksa di Bochum menolak memberikan pernyataan lebih lanjut. Kasus ini muncul di tengah pekan yang penuh introspeksi bagi sepak bola Jerman, setelah tim nasional mereka tersingkir secara mengejutkan oleh Paraguay di Piala Dunia. Kanselir Friedrich Merz juga menuai kritik karena memuji tim di media sosial meskipun mengalami kekalahan.

Ke depan, pengungkapan kasus ini berpotensi memicu reformasi dalam pengelolaan tiket dan akomodasi untuk turnamen olahraga di Jerman. Pertanyaan besarnya, apakah UEFA dan federasi sepak bola negara lain akan mengikuti langkah serupa untuk memastikan transparansi? Ataukah praktik ini hanya akan menjadi kasus terisolasi yang tenggelam dalam hiruk-pikuk kompetisi berikutnya?