Koalisi Pemerintah Malaysia Berkomitmen Penuh hingga Akhir Masa Jabatan, Meski Ada Pilkada Serentak

Koalisi besar dalam pemerintahan persatuan Malaysia menegaskan komitmen mereka untuk tetap bersama hingga akhir masa jabatan, tanpa terpengaruh oleh hasil pemilihan negara bagian yang akan datang. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) sekaligus Menteri Besar Selangor, Amirudin Shari, dalam wawancara dengan CNA pada 24 Juni lalu.

Amirudin mengungkapkan bahwa pertemuan antara pimpinan tertinggi Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak (GPS), dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) telah menghasilkan kesepakatan verbal untuk menjaga kelangsungan pemerintahan federal. "Mereka sepakat bahwa hasil pemilu negara bagian tidak akan mempengaruhi pemerintahan pusat," ujarnya. Meski tidak ada dokumen tertulis, konsensus ini dianggap cukup kuat untuk menjamin stabilitas.

Pilkada di Johor dan Negeri Sembilan akan digelar pada 11 Juli dan 1 Agustus mendatang. Uniknya, PH dan BN yang merupakan mitra koalisi di tingkat federal justru akan saling bertarung di kedua kontestasi tersebut. Ketegangan sempat memuncak ketika 14 anggota Dewan dari UMNO di Negeri Sembilan menarik dukungan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun pada April lalu, disusul keputusan BN untuk maju sendiri di Johor pada 16 Mei.

Namun, Amirudin menepis kekhawatiran bahwa persaingan ini akan mengguncang pemerintahan Anwar Ibrahim. Ia menegaskan bahwa meskipun BN keluar dari koalisi, dukungan dari GPS (23 kursi) dan GRS (8 kursi) sudah cukup untuk mempertahankan mayoritas sederhana. Saat ini, koalisi pemerintah menguasai 145 dari 220 kursi aktif di Dewan Rakyat, jauh di atas ambang 112 kursi yang dibutuhkan.

Amirudin menambahkan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak berniat mengadakan pemilu umum lebih awal. Prioritas utamanya adalah menstabilkan ekonomi yang tertekan oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. "Dia tidak ingin pemilu terjadi sekarang," kata Amirudin. Ia juga mengingatkan BN agar belajar dari sejarah: setelah mendorong pemilu cepat pada 2022, mereka hanya meraih 30 kursi. "Semua harus belajar dari sejarah," tegasnya.

Ketua BN, Ahmad Zahid Hamidi, pada 27 Juni lalu menyatakan akan memastikan kerja sama penuh antara administrasi negara bagian dan Putrajaya untuk memperkuat pemerintahan yang ada. Sementara itu, Amirudin memandang koalisi sebagai realitas politik baru Malaysia, seraya mencontohkan Jerman yang lama menerapkan pembagian kekuasaan multipartai. "Ini harus menjadi koalisi dari koalisi," pungkasnya.

Ke depan, ujian sesungguhnya adalah apakah komitmen lisan ini mampu bertahan ketika hasil pilkada nanti menunjukkan kemenangan telak salah satu pihak. Dengan pengalaman pahit masa lalu, para pemimpin koalisi tampaknya lebih berhati-hati. Namun, tanpa jaminan tertulis, spekulasi tentang pergeseran dukungan tetap akan menghantui stabilitas politik Malaysia.