Chan Chun Sing: Pertahanan Bukan Hanya Soal Kemampuan, Tapi Juga Niat

Di tengah ketegangan geopolitik global yang semakin kompleks, Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing mengingatkan bahwa kekuatan militer saja tidak cukup tanpa sinyal niat yang jelas kepada negara lain. Dalam wawancara dengan podcast Deep Dive CNA, ia menegaskan bahwa setiap negara harus mampu menyeimbangkan antara membangun kapabilitas dan menjalin komunikasi diplomatik agar tidak menimbulkan salah persepsi yang berujung pada eskalasi konflik.

Menurut Chan, memiliki kemampuan tempur yang canggih memang penting, tetapi jika tidak diiringi dengan dialog yang transparan, justru dapat memicu kecurigaan. Ia menganalogikan situasi tersebut sebagai lingkaran setan: ketika suatu negara merasa tidak aman dan memperkuat diri, negara lain akan merespons dengan cara serupa, sehingga ketegangan meningkat. Oleh karena itu, forum-forum seperti Shangri-La Dialogue menjadi krusial sebagai wadah diplomasi pertahanan untuk saling memahami niat di balik setiap pengembangan militer.

Chan juga menyoroti pentingnya kemitraan multilateral. Dengan berdiskusi bersama sekutu dan tetangga, suatu negara dapat menghindari jebakan 'echo chamber' yang hanya memperkuat asumsi sendiri. "Jika kita hanya berbicara di antara kita sendiri, kita bisa saja meyakini hal yang keliru. Tapi ketika mendengar perspektif lain, kita bisa mengecek titik buta," ujarnya. Pendekatan ini, menurutnya, membantu mendeteksi perubahan halus dalam kalkulasi strategis negara lain sehingga waktu reaksi tidak terlambat.

Dalam hal pengeluaran pertahanan, Chan menegaskan bahwa Singapura tidak menganut strategi 'feast and famine'—bergantian antara belanja besar-besaran dan penghematan ekstrem. Prinsip pertama adalah konsistensi, yang lebih bergantung pada sumber daya manusia daripada anggaran. "Anda bisa membeli alat mahal, tapi jika tidak punya teknisi yang bisa mengoperasikan dan merawatnya, alat itu akan menjadi rongsokan dalam waktu singkat," katanya. Karena itu, SAF selalu menghitung biaya siklus hidup sebelum akuisisi, bukan hanya harga awal. Pendekatan ini memastikan setiap senjata yang dibeli benar-benar dapat dioperasikan dan dirawat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada parlemen dan rakyat.

Chan juga mengungkapkan filosofi 'quiet confidence' yang dianut SAF. Keberhasilan, menurut mantan sekretaris tetapnya, adalah ketika suatu kemampuan dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dipensiunkan tanpa pernah digunakan—dan tidak ada yang tahu. "Kami tidak perlu menunjukkan semua yang kami miliki. Cukup perlihatkan secukupnya untuk memberi tahu calon agresor agar tidak macam-macam," tegasnya. Ia menambahkan bahwa Singapura saat ini tidak dalam keadaan perang, namun juga tidak damai dalam arti konvensional.

Reformasi besar lainnya adalah perubahan sistem klasifikasi medis wajib militer. Mulai Oktober 2027, para wajib militer tidak lagi dikategorikan berdasarkan Physical Employment Standard (PES) yang sudah dipakai sejak 1970-an. Chan menjelaskan bahwa SAF memiliki keistimewaan sebagai angkatan bersenjata berbasis wajib militer yang bisa merencanakan kebutuhan personel dua dekade ke depan. Namun, ia menekankan bahwa setiap individu harus merasa memiliki peran dan dapat berkontribusi sesuai kemampuan dan minatnya. "Jika kami menggunakan instrumen yang kaku, kami tidak akan pernah mendapatkan komitmen penuh dari mereka," ujarnya. Pendekatan baru ini juga mencakup penempatan yang lebih sesuai dengan keinginan prajurit, sehingga mereka merasa waktu yang dihabiskan untuk dinas berarti.

Selain itu, SAF mulai mengadopsi konsep 'Auftragstaktik' ala Jerman, di mana komandan tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjelaskan 'mengapa' suatu misi harus dijalankan. Chan, yang pernah merasakan sendiri pengalaman tersebut, menilai bahwa pemahaman terhadap maksud komandan memungkinkan prajurit menyesuaikan diri saat situasi berubah. Ini menjadi fundamental dalam pelatihan SAF, terutama dengan semakin tingginya tingkat pendidikan prajurit.

Untuk memperluas partisipasi, Singapura meluncurkan jaringan sukarelawan pertahanan yang mencakup 10 skema relawan sipil. Chan menyebut bahwa banyak warga, termasuk perempuan dan warga negara baru, ingin berkontribusi meskipun tidak melalui jalur wajib militer. Misalnya, tokoh media dapat membantu operasi informasi, dokter dan pengacara menyumbang keahlian spesifik, atau mengelola sistem komando dan logistik. "Tidak ada garis depan atau belakang; kita semua berada di garis depan," katanya. Dengan demikian, rasa solidaritas dan kebersamaan dalam pertahanan dapat diperkuat.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap warga Singapura merasa memiliki peran dalam menjaga keamanan negara. Pertanyaan yang muncul: mampukah model pertahanan total ini diadaptasi oleh negara-negara kecil lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di tengah dinamika regional yang semakin tidak menentu?