Myanmar Nyalakan Lagi Proyek Bendungan Myitsone: Proyek US$3,6 Miliar yang Sempat Mati Suri
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Myanmar berencana menyelesaikan proyek bendungan Myitsone senilai US$3,6 miliar dalam delapan tahun, memicu kontroversi baru di tengah perang saudara.
- Proyek yang dihentikan pada 2011 karena protes publik kini dihidupkan kembali dengan dukungan penuh China, meskipun biaya melonjak tiga kali lipat menjadi US$11,5 miliar.
- Langkah ini menuai tentangan dari 49 kelompok masyarakat sipil yang menilai proyek hanya menguntungkan China dan mengancam keselamatan warga di zona seismik aktif.
Pemerintah baru Myanmar di bawah pimpinan Min Aung Hlaing berencana menghidupkan kembali proyek bendungan raksasa Myitsone di negara bagian Kachin, dengan target penyelesaian dalam delapan tahun ke depan. Proyek senilai US$3,6 miliar ini sempat dihentikan pada 2011 setelah memicu kemarahan publik luas karena dampak lingkungan dan sosial yang dianggap merugikan.
Keputusan untuk melanjutkan proyek ini diumumkan setelah kunjungan Min Aung Hlaing ke China bulan lalu, di mana Beijing telah lama mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Myanmar tersebut. Menurut dua sumber yang mengetahui pernyataan Kepala Administrasi Negara Bagian Kachin, Khet Htein Nan, proyek akan segera dimulai. Anggota parlemen negara bagian Kachin, Htet Paing Htoo, menyatakan bahwa pengumuman resmi akan segera dirilis dan presiden sendiri telah menegaskan kelanjutan proyek.
Bendungan Myitsone dirancang dengan kapasitas 6 gigawatt, yang akan menjadikannya salah satu proyek hidroelektrik terbesar di Asia Tenggara. Namun, kapasitas ini masih jauh di bawah Bendungan Three Gorges di China yang mencapai 22,5 GW. Rencana awal menyebutkan 90% listrik yang dihasilkan akan diekspor ke China, sebuah skema yang dulu memicu resistensi karena dianggap memperkuat dominasi Beijing di Myanmar. Kini, pemerintah Myanmar berdalih proyek ini bisa memasok lebih dari setengah kebutuhan listrik nasional yang mencapai 10 GW, di tengah krisis listrik yang parah.
Juru bicara kantor presiden, Khaing Khaing Soe, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat lokal terkait banjir dan pemindahan penduduk. "Kami menganalisis secara detail, mengevaluasi manfaat versus dampak negatif untuk mencapai keseimbangan," ujarnya. Namun, pernyataan ini tidak meredakan kekhawatiran, terutama setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang melanda Myanmar tengah pada Maret lalu dan menewaskan ribuan orang. Gempa tersebut menyoroti risiko besar membangun bendungan raksasa di kawasan seismik aktif.
Keputusan untuk melanjutkan proyek ini terjadi di tengah perang saudara yang dipicu oleh kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Suu Kyi sendiri dikenal menentang proyek Myitsone. Kini, militer yang berkuasa berusaha menggalang dukungan lokal. Setelah kunjungan mantan wakil panglima militer Soe Win ke Myitkyina pada April lalu, sedikitnya 26 pertemuan publik di seluruh negara bagian Kachin mendukung proyek tersebut, menurut dua anggota komite yang didukung pemerintah. "Yang kami inginkan adalah memberikan informasi akurat kepada publik dan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri," kata Naw Khon, salah satu anggota komite.
Namun, oposisi tetap kuat. Sebanyak 49 kelompok masyarakat sipil baru-baru ini menyerukan penghentian total proyek. Dalam pernyataan bersama pada 5 Mei, mereka menyatakan, "Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi publik dan hanya akan mengakibatkan kehancuran parah serta hilangnya nyawa, rumah, dan properti." Kekhawatiran juga muncul karena biaya proyek melonjak tiga kali lipat menjadi US$11,5 miliar, berdasarkan perkiraan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA).
China, yang selama ini mendukung penuh proyek tersebut, disebut siap menggunakan teknologi baru untuk mengatasi masalah lingkungan. Dalam diskusi pada 23 Juni, Kepala Menteri Kachin Khet Htein Nan mengatakan, "Mereka akan menggunakan teknologi untuk memastikan bendungan dapat menahan risiko. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, skeptisisme tetap tinggi, terutama karena detail kesepakatan ekspor listrik ke China belum diungkapkan. Reuters melaporkan tidak dapat memastikan apakah kesepakatan awal untuk mengirim sebagian besar listrik ke China telah diubah.
Proyek Myitsone menjadi simbol tarik-ulur antara kebutuhan energi Myanmar dan tekanan politik serta lingkungan. Dengan biaya yang membengkak dan tentangan yang terus berlanjut, apakah pemerintah militer mampu mewujudkan ambisi ini tanpa memicu konflik baru? Atau justru akan menjadi bumerang yang memperburuk krisis yang sudah ada?
