Marina Ibrahim Buka Suara: Kehilangan Kepercayaan pada Politik Akibat Standar Ganda DAP soal Najib

Marina Ibrahim, mantan anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Skudai, mengungkapkan bahwa seorang petinggi Partai Tindakan Demokratik (DAP) secara pribadi mendukung hukuman tahanan rumah dan kemungkinan pengampunan bagi mantan Perdana Menteri Najib Razak setelah pemilihan umum mendatang, meskipun di depan publik bersikap kritis. Pengakuan ini disampaikan Marina dalam unggahan panjang di media sosial pada Rabu (1/7), yang langsung memicu perdebatan mengenai konsistensi sikap partai politik di Malaysia.

Menurut Marina, pertemuan dengan petinggi DAP yang tidak disebutkan namanya itu terjadi pada 12 April lalu di sebuah toko pakaian komunitas di Skudai. Dalam pertemuan tersebut, sang petinggi yang kerap vokal mengkritik Najib justru menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan membiarkan Najib menjalani sisa hukuman penjara di bawah tahanan rumah, mengingat kontribusinya di masa lalu. Lebih lanjut, petinggi itu disebut menyarankan agar pengampunan kerajaan diberikan hanya setelah pemilu mendatang. “Jika Najib diampuni sebelum pemilu, kepercayaan komunitas Tionghoa terhadap kita akan menurun,” kutip Marina.

Marina juga mengklaim bahwa petinggi yang sama membahas strategi mengelola persepsi publik dalam kongres khusus partai. Beberapa pemimpin DAP bahkan disebut siap mengundurkan diri dari jabatan menteri jika Najib diampuni terlalu awal, meskipun mereka tetap akan mendukung pemerintah federal. “Bagi saya, itu lebih terdengar seperti pertunjukan politik,” tulis Marina. Ia mempertanyakan mengapa para pemimpin DAP baru gencar menyuarakan isu pengampunan Najib setelah Umno Johor mengumumkan tidak akan bekerja sama dengan DAP dalam pemilu mendatang.

“Jika DAP benar-benar menganggap ini sebagai garis merah yang tidak boleh dilewati, mengapa mereka terus berharap bekerja sama dengan Barisan Nasional di Johor selama empat tahun terakhir?” tanya Marina. Ia menuding para pemimpin politik menerapkan standar ganda, di mana tindakan yang dulu dikutuk kini dianggap wajar jika dilakukan oleh kubu sendiri. “Dulu, ketika orang lain melakukannya, kita bilang itu salah. Hari ini, ketika kita melakukan hal yang sama, tiba-tiba menjadi benar,” tulisnya.

Pengakuan Marina ini membuka kembali perdebatan tentang konsistensi prinsip dalam politik Malaysia, khususnya di kalangan partai oposisi yang selama ini mengusung antikorupsi. Bagi publik Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana dinamika koalisi dan pragmatisme politik dapat mengikis kepercayaan publik. Di tengah maraknya isu korupsi dan politik identitas, pengakuan Marina mengingatkan bahwa integritas sering kali menjadi korban pertama dalam pertarungan kekuasaan.

Marina, yang mengumumkan pensiun dari politik pada Mei lalu, menegaskan bahwa keputusannya bukan karena dipindahkan ke daerah pemilihan lain seperti yang banyak dikabarkan, melainkan karena ia tidak bisa lagi mendamaikan prinsipnya dengan kemunafikan politik yang ia saksikan. “Saya kehilangan kepercayaan pada politik,” ujarnya. Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah pengakuan Marina menjadi titik balik bagi publik untuk lebih kritis terhadap standar ganda politisi, atau hanya akan menjadi riak sesaat yang tenggelam oleh hiruk-pikuk pemilu?