Perdana Menteri Jepang ke India: Perkuat Poros Ekonomi dan Keamanan di Tengah Ketegangan Global
Baca dalam 60 detik
- PM Jepang Sanae Takaichi memulai kunjungan tiga hari ke India untuk memperdalam kerja sama keamanan ekonomi dan teknologi AI.
- Kunjungan ini menegaskan posisi India sebagai mitra strategis Jepang dalam menjaga tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik.
- Komitmen investasi 10 triliun yen dan target pertukaran personel 500.000 orang menjadi agenda utama pertemuan dengan PM Modi.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertolak ke New Delhi, Rabu (1/7), dalam kunjungan tiga hari yang menyoroti semakin eratnya hubungan Tokyo-New Delhi di tengah dinamika geopolitik yang kian tidak menentu. Pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Kamis dijadwalkan membahas penguatan kerja sama keamanan ekonomi dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), dua sektor yang menjadi prioritas Jepang dalam menghadapi tekanan ekonomi dari China.
Dalam pernyataan sebelum keberangkatan, Takaichi menekankan bahwa sebagai dua negara demokrasi terkemuka di Asia, Jepang dan India memikul tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia berharap diskusi dapat menghasilkan langkah konkret untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kunjungan ini juga menjadi ajang untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dirintis oleh pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, saat bertemu Modi pada Agustus lalu.
Salah satu agenda utama adalah pembahasan mengenai โvisi bersama untuk dekade mendatangโ yang dirilis setelah pertemuan Ishiba-Modi. Dalam kerangka itu, Jepang berkomitmen menginvestasikan 10 triliun yen (sekitar Rp1.050 triliun) di India dan meningkatkan pertukaran personel menjadi 500.000 orang dalam lima tahun. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya Jepang menjadikan India sebagai mitra ekonomi jangka panjang, menggantikan ketergantungan pada pasar China yang kian tidak stabil.
Selain ekonomi, kerja sama maritim dan pertahanan juga menjadi sorotan. Jepang ingin memperdalam kemitraan strategis di bidang keamanan maritim, peralatan pertahanan, serta inisiatif yang menghubungkan industri di timur laut India dengan Teluk Benggala yang strategis. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang selama ini menjadi pilar kebijakan luar negeri Jepang di bawah kepemimpinan sebelumnya.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai sesama negara demokrasi di Asia Tenggara dan anggota ASEAN, Indonesia perlu mencermati bagaimana poros Tokyo-New Delhi akan memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Kerja sama ekonomi dan keamanan yang semakin erat antara Jepang dan India dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai hub investasi dan mitra strategis, terutama dalam rantai pasok semikonduktor dan energi hijau. Namun, di sisi lain, ketegangan yang meningkat antara Jepang dan China akibat pernyataan Takaichi soal Taiwan pada November lalu juga berpotensi menimbulkan tekanan diplomatik bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Kunjungan ini juga diwarnai oleh rencana Takaichi untuk menghadiri forum ekonomi yang mempertemukan pengusaha Jepang dan India. Lebih dari 150 perusahaan Jepang dipastikan hadir, dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memperkirakan sekitar 100 nota kesepahaman akan ditandatangani dengan konglomerat India. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya berhenti pada retorika politik, tetapi juga diwujudkan dalam kesepakatan bisnis yang konkret.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana komitmen investasi dan kerja sama ini dapat direalisasikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apakah Jepang mampu mempertahankan momentum ini di bawah kepemimpinan Takaichi, atau justru akan menghadapi hambatan domestik dan eksternal? Yang jelas, kunjungan ini menegaskan bahwa Jepang melihat India sebagai mitra yang tidak bisa diabaikan dalam arsitektur keamanan dan ekonomi Indo-Pasifik.



