Gelombang Aksi Anti-Imigran di Afrika Selatan: Empat Tewas, Ribuan Mengungsi

Gelombang aksi anti-imigran yang melanda Afrika Selatan mencapai puncaknya pada Selasa (30/6/2026) ketika ribuan warga berdemo di berbagai kota besar, menuntut agar semua imigran tanpa dokumen resmi meninggalkan negara itu. Aksi yang digerakkan oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata ini telah menelan korban jiwa—empat orang tewas—dan memicu kepanikan di kalangan pendatang ilegal, yang berbondong-bondong mendaftar untuk dipulangkan secara sukarela.

Di Johannesburg, pusat keuangan Afrika Selatan, sebagian besar toko tutup dan jalanan sepi. Polisi bersenjata lengkap berjaga saat massa membawa spanduk dan bendera. Insiden pelemparan batu dan perampokan dilaporkan terjadi di beberapa titik, termasuk di dekat Johannesburg di mana aparat terpaksa mengawal sekelompok imigran yang nyaris menjadi sasaran amuk massa. Di Durban, jantung budaya Zulu, demonstran tampil dengan atribut perang tradisional—tombak, cambuk, dan perisai—sementara di Cape Town aksi berlangsung lebih kecil, hanya sekitar 100 orang, dan diimbangi dengan aksi tandingan anti-xenofobia.

Ketegangan ini dipicu oleh kampanye berminggu-minggu yang menetapkan tenggat waktu 30 Juni sebagai batas akhir bagi imigran gelap untuk pergi. Kelompok penggerak, seperti March and March Group, menuduh imigran mengambil alih lapangan kerja dan layanan publik yang seharusnya dinikmati warga lokal. “Kami ingin deportasi massal,” seru pemimpin kelompok itu, Jacinta Ngobese-Zuma, di hadapan massa di Durban. “Dalam enam bulan ke depan, pemerintah harus menyingkirkan mereka yang belum pergi.” Namun, para analis menilai tuduhan itu sebagai kambing hitam atas kegagalan pemerintah sendiri mengelola ekonomi dan layanan dasar.

Korban jiwa tercatat meliputi dua warga Mozambik, satu Etiopia, dan satu Malawi. Pemerintah negara-negara tetangga seperti Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe, dan Mozambik telah mengerahkan penerbangan dan bus repatriasi sukarela. Otoritas Afrika Selatan melaporkan bahwa lebih dari 25.000 orang telah diproses untuk keberangkatan dalam beberapa pekan terakhir. Di beberapa lokasi, ribuan imigran—kebanyakan dari Malawi dan Zimbabwe—menunggu di titik-titik evakuasi. Seorang perempuan Zimbabwe berusia 23 tahun yang enggan disebut namanya mengaku ketakutan: “Mereka tidak menginginkan kami di sini.”

Pemerintah Afrika Selatan di bawah Presiden Cyril Ramaphosa telah meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah terulangnya kerusuhan lima tahun lalu yang menewaskan sekitar 350 orang. Ramaphosa juga meminta para pemuka adat untuk menenangkan situasi. Namun, langkah ini dinilai terlambat oleh sebagian pengamat. Menurut analis ketenagakerjaan Dale McKinley, kampanye anti-imigran telah “dipolitisasi” menjelang pemilu lokal November mendatang. “Ini menjadi senjata politik untuk meraih suara,” ujarnya.

Bagi Indonesia, gelombang xenofobia di Afrika Selatan menjadi pengingat akan kerentanan isu migrasi di negara berkembang dengan angka pengangguran tinggi. Meskipun Indonesia tidak mengalami krisis serupa dalam skala besar, sentimen anti-pendatang asing kerap muncul di daerah-daerah dengan persaingan ekonomi ketat. Pelajaran dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang adil dan program integrasi yang efektif, ketegangan sosial dapat dengan mudah meledak menjadi kekerasan. Pertanyaan yang tersisa: akankah pemerintah Afrika Selatan mampu menenangkan situasi sebelum pemilu, atau justru gelombang ini akan semakin memperdalam perpecahan?