Inflasi Menggila, Daya Beli Masyarakat Terjepit di Antara BBM Mahal dan Suku Bunga Tinggi

Dua bulan berturut-turut, laju inflasi Indonesia tak menunjukkan tanda-tanda mereda—Mei mencatat 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen tahunan, lalu Juni melonjak lagi menjadi 0,30 persen dan 3,34 persen. Pemicunya sudah jelas: efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang mulai berlaku pada April dan Juni lalu. BBM bukan sekadar komoditas, melainkan darah yang mengalir di seluruh rantai distribusi—dari angkutan bahan baku hingga ongkos kirim barang eceran. Ketika harganya naik, hampir tak ada sektor yang luput dari tekanan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa lonjakan harga transportasi, pangan, dan barang impor menjadi kontributor utama. Namun yang lebih mengkhawatirkan, kenaikan ini bukanlah kejutan. Para ekonom sudah memperingatkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi akan langsung membebani agen-agen kecil—pedagang pasar, pemilik warung, dan pengemudi ojek—yang mayoritas mengandalkan Pertalite. Biaya distribusi yang membengkak itu pada akhirnya dibebankan ke konsumen akhir. Kini, harga gas industri juga ikut meroket, membuat ruang gerak masyarakat semakin sempit.

Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin. Langkah ini lazim digunakan untuk menekan inflasi dan menstabilkan rupiah, tetapi dalam konteks saat ini justru berpotensi kontraproduktif. Inflasi yang terjadi bukan berasal dari permintaan yang berlebih, melainkan dari sisi penawaran—yang dikenal sebagai cost-push inflation. Produsen terpaksa menaikkan harga karena biaya produksi membengkak, sementara daya beli masyarakat tidak ikut naik. Akibatnya, suku bunga tinggi hanya membuat kredit lebih mahal dan investasi semakin lesu, tanpa mampu mengendalikan akar masalah.

Dampak nyata sudah terlihat di lapangan. Ketika pendapatan masyarakat cenderung stagnan sementara harga barang terus naik, tiga skenario mulai bermunculan: pertama, masyarakat mulai 'makan tabungan'—menggunakan dana darurat untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, kelompok yang memiliki akses pinjaman mulai berutang untuk konsumsi. Ketiga, mereka yang tidak punya akses terpaksa menjual aset. Dalam jangka menengah, tabungan nasional akan terkikis, investasi melambat, dan lapangan kerja menyusut. Risiko kemiskinan baru pun mengintai, terutama bagi pedagang kaki lima dan UMKM yang sangat bergantung pada transportasi pribadi untuk memasok bahan baku.

Pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk meredam tekanan, namun pilihan kebijakan yang diambil justru memicu kontroversi. Program-program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara terus berjalan meskipun ruang fiskal semakin terbatas. Alih-alih menjadi jaring pengaman, proyek-proyek ini justru menguras anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk subsidi langsung atau bantuan sosial. Gelombang demonstrasi di berbagai kota menjadi sinyal bahwa kegelisahan publik sudah mencapai titik didih. Para pengamat menilai, mempertahankan proyek-proyek tersebut semata-mata untuk menghindari kegagalan kebijakan hanya akan memperbesar biaya sosial yang harus ditanggung rakyat.

Ke depan, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: terus mempertahankan program-program prestise yang telah menjadi janji politik, atau mengalihkan dana tersebut untuk melindungi daya beli masyarakat yang kian tergerus. Waktu semakin sempit, dan setiap hari yang terbuang berarti semakin banyak keluarga yang terpaksa memilih antara membeli bahan bakar atau membeli beras. Pertanyaan yang kini menggantung: akankah pemerintah berani mengevaluasi total proyek mercusuar sebelum krisis daya beli berubah menjadi krisis sosial yang lebih luas?