Rekor Kenaikan Upah Buruh Manila: 12 Persen, Namun Serikat Nilai Masih Jauh dari Layak

Pemerintah Filipina mengumumkan kenaikan upah minimum harian terbesar dalam sejarah untuk pekerja di kawasan ibu kota, Manila. Langkah ini diambil di tengah tekanan inflasi yang meski mulai melandai, masih jauh dari target bank sentral.

Menteri Tenaga Kerja Francis Tolentino pada 30 Juni mengonfirmasi bahwa lebih dari 1,1 juta pekerja bergaji minimum di Metro Manila akan menerima tambahan 85 peso (sekitar Rp23.000) per hari. Kenaikan sebesar 12 persen itu disebut sebagai penyesuaian upah tunggal terbesar yang pernah diberikan di kawasan tersebut, menurut pernyataan resmi kementerian.

Kebijakan ini akan diterapkan dalam dua tahap: 60 peso mulai 19 Juli 2026, dan 25 peso sisanya pada Januari 2027. Setelah sepenuhnya berlaku, upah minimum harian untuk sektor non-pertanian naik menjadi 780 peso. Sementara itu, untuk sektor pertanian, jasa, dan ritel dengan maksimal 15 pekerja, serta manufaktur dengan kurang dari 10 pekerja, upah naik 13 persen menjadi 743 peso per hari.

Meski pemerintah menyebutnya sebagai pencapaian, serikat pekerja justru menyambutnya dengan kritik tajam. Kongres Serikat Buruh Filipina (TUCP) menilai kenaikan itu sangat tidak memadai di tengah runtuhnya daya beli pekerja. Mereka juga menyoroti skema dua tahap yang dianggap hanya mengulur waktu tanpa menyelesaikan akar masalah.

Konteks inflasi menjadi latar penting kebijakan ini. Inflasi di Filipina memang sudah turun ke 6,8 persen pada Mei 2026, setelah mencapai puncak tiga tahun di 7,2 persen pada April. Namun, angka itu masih jauh di atas batas toleransi bank sentral sebesar 4 persen. Artinya, meskipun upah naik secara nominal, daya beli pekerja tetap tertekan oleh harga kebutuhan pokok yang tinggi.

Bagi Indonesia, langkah Filipina ini menjadi cermin. Dengan inflasi pangan yang juga fluktuatif dan tekanan upah di berbagai daerah, pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang formula upah minimum agar tidak hanya mengejar angka, tetapi juga mempertahankan daya beli riil buruh. Jika tidak, risiko penurunan konsumsi rumah tangga—yang menjadi motor utama ekonomi—semakin nyata.

Ke depan, efektivitas kenaikan upah ini akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi dan mendorong produktivitas. Apakah kenaikan dua tahap ini cukup untuk mengembalikan daya beli pekerja Manila, atau justru menjadi solusi sementara yang menunda masalah struktural?