Pemerintah Siapkan Kredit Khusus Perempuan dengan Bunga 8%, Target 2,6 Juta Debitur Baru
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah meluncurkan skema kredit program baru khusus perempuan pelaku usaha mikro dengan bunga flat 8% per tahun, turun drastis dari rata-rata bunga PNM Mekaar 18-25%.
- Plafon pinjaman mencapai Rp15 juta per debitur dengan tenor 6-24 bulan, didukung subsidi bunga Rp2,62 triliun pada 2026.
- Realisasi seluruh kredit program hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp167,97 triliun, dengan KUR mendominasi 88% dari total penyaluran.
Pemerintah akan meluncurkan skema kredit program baru yang menyasar perempuan pelaku usaha mikro, dengan suku bunga hanya 8% flat per tahun — jauh lebih rendah dibandingkan pembiayaan serupa yang selama ini berkisar 18-25%. Langkah ini diambil untuk memperluas akses permodalan bagi ibu-ibu pengusaha, sekaligus mendorong inklusi keuangan di segmen usaha mikro.
Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa skema ini akan melengkapi empat kredit program yang sudah berjalan: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan (KPP). Dengan demikian, perempuan yang ingin memulai, sedang menjalankan, atau kembali merintis usaha dapat memperoleh pembiayaan yang lebih terjangkau.
Skema ini merupakan transformasi dari program PNM Mekaar yang selama ini menjadi andalan pembiayaan perempuan prasejahtera. Dengan penurunan bunga yang signifikan, pemerintah berharap dapat menjaring lebih banyak debitur baru. Haryo menambahkan bahwa regulasi pendukung sedang disiapkan, termasuk alokasi subsidi bunga sebesar Rp2,62 triliun pada tahun 2026 untuk memuluskan implementasi.
Bagi pelaku usaha mikro di Indonesia, khususnya perempuan, kebijakan ini membuka peluang besar. Bunga 8% flat per tahun jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman online ilegal yang kerap menjerat. Namun, tantangan terletak pada literasi keuangan dan akses informasi di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan sosialisasi merata agar program tidak hanya dinikmati di kota besar.
Realisasi kredit program secara keseluruhan hingga 28 Juni 2026 telah mencapai Rp167,97 triliun, atau 49,20% dari target tahunan Rp341,39 triliun. KUR menjadi motor utama dengan penyaluran Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di 2,39%. Sementara itu, Kredit Alsintan baru tersalur Rp71,10 miliar, KIPK Rp91,93 miliar, dan KPP Rp17,74 triliun.
Ke depan, efektivitas kredit khusus perempuan akan sangat bergantung pada koordinasi antara Kemenko Perekonomian, perbankan, dan lembaga penyalur seperti PNM. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah skema ini menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi perempuan, atau justru menambah beban utang jika tidak dibarengi pendampingan usaha?
