Pemerintah Nigeria Raup N19 Triliun dari Surat Utang Domestik dalam Enam Bulan

Pemerintah Nigeria berhasil mengumpulkan dana sekitar N19 triliun dari penerbitan surat perbendaharaan dan obligasi domestik dalam enam bulan pertama tahun 2026, menandai langkah agresif membiayai defisit anggaran yang mencapai N31,46 triliun. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari 65 persen dari total target pinjaman domestik tahun ini, menurut laporan Coronation Merchant Bank Limited.

Kantor Manajemen Utang (DMO) Nigeria menggelar lelang obligasi pada Juni dengan volume penawaran dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, mencapai N1,2 triliun—angka tertinggi sepanjang tahun. Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa kebutuhan pembiayaan domestik semakin mendesak di tengah tekanan fiskal yang berat. Sebelumnya, pasokan obligasi pemerintah federal terus menurun sejak Januari, dari N900 miliar menjadi N800 miliar pada Februari, N700 miliar pada April, dan N600 miliar pada Mei.

Lonjakan pasokan itu langsung memicu kenaikan imbal hasil yang signifikan. Imbal hasil obligasi acuan 10 tahun (22,60% FGN JAN 2035) melonjak ke 18,34% pada Juni, naik 134 basis poin dari 17,00% di bulan sebelumnya dan 175 bps dari posisi April. Sementara itu, obligasi 20 tahun (16,25% FGN APR 2037) naik ke 18,35% dari 17,04% pada Mei. Coronation Research menyebutnya sebagai “penyesuaian harga satu bulan tertajam pada seri 2035 sepanjang 2026”, yang membalikkan tren penurunan imbal hasil akibat disinflasi yang terjadi antara Januari dan April.

Tekanan inflasi menjadi faktor kunci di balik kenaikan imbal hasil. Setelah mengalami disinflasi selama 11 bulan hingga awal 2026, inflasi headline Nigeria kembali merangkak naik: 15,38% pada Maret, 15,69% pada April, dan 15,93% pada Mei. Para analis pasar pendapatan tetap menilai bahwa tren ini secara material melemahkan argumen untuk pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Investor pun menuntut premi imbal hasil riil yang lebih tinggi pada surat utang jangka panjang sebagai kompensasi atas risiko inflasi yang membayangi.

Konteks domestik Nigeria juga tidak bisa dilepaskan dari siklus politik. Dengan pemilu yang akan digelar tahun depan, belanja pemerintah diperkirakan meningkat, mendorong ekspektasi inflasi lebih lanjut. Pasar obligasi pun mengantisipasi penyesuaian imbal hasil berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, seiring dengan meningkatnya jumlah uang beredar dan belanja pra-pemilu. Bank sentral Nigeria (CBN) juga telah menyerap N4,8 triliun melalui dua lelang surat berharga OMO bernilai tinggi, menunjukkan upaya mengelola likuiditas di tengah tekanan fiskal.

Bagi Indonesia, perkembangan di Nigeria memberikan pelajaran berharga. Sebagai negara dengan profil utang dan inflasi yang kerap disandingkan, langkah Nigeria menunjukkan bagaimana pemerintah bisa tetap mengakses pasar domestik meski dalam tekanan fiskal, namun dengan konsekuensi biaya pinjaman yang lebih tinggi. Keputusan DMO menggandakan volume lelang di tengah inflasi yang naik mengingatkan bahwa strategi pembiayaan utang harus diimbangi dengan kredibilitas kebijakan moneter. Jika inflasi tidak terkendali, imbal hasil obligasi bisa meroket dan memperberat beban anggaran.

Ke depan, pasar akan mencermati apakah DMO Nigeria akan mempertahankan volume lelang tinggi atau menyesuaikan strategi seiring dengan perkembangan inflasi dan kebutuhan fiskal. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah pemerintah Nigeria menekan biaya pinjaman di tengah siklus politik yang ekspansif, atau justru akan terjebak dalam lingkaran setan utang berbunga tinggi?