PM Starmer Tebar Dana Rp300 Triliun untuk Modernisasi Militer Inggris Sebelum Lengser

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan paket belanja pertahanan senilai £15 miliar (sekitar Rp300 triliun) pada Selasa (30/6), langkah yang disebutnya sebagai fondasi untuk menghadapi perang masa depan sekaligus meninggalkan warisan sebelum ia meninggalkan jabatannya pada akhir Juli.

Paket yang tertunda lebih dari sembilan bulan ini hanya mencakup kenaikan 5% dari anggaran pertahanan tahunan, yang diperkirakan mencapai £79 miliar pada 2029. Namun, angka itu masih jauh dari permintaan para kepala staf militer yang menginginkan tambahan £28 miliar. Kekurangan dana tersebut memicu kritik bahwa rencana ini hanya bersifat tambal sulam, bukan investasi jangka panjang.

Starmer menyampaikan rencana tersebut di sebuah perusahaan pertahanan di Inggris selatan, menekankan bahwa cara terbaik untuk mencegah perang adalah dengan bersiap. Ia mengalokasikan £5 miliar khusus untuk pengembangan drone dan senjata otonom, pembentukan angkatan laut hibrida, serta peningkatan daya gempur angkatan darat. Selain itu, program pencegahan nuklir dan jet tempur siluman generasi terbaru untuk Angkatan Udara juga akan diperkuat.

Langkah ini diambil di tengah tekanan dari Amerika Serikat agar negara-negara Eropa meningkatkan kontribusi pertahanan mereka. Pada pertemuan NATO di Den Haag tahun lalu, sekutu sepakat untuk mengalokasikan 5% PDB untuk pertahanan pada 2035, dengan 3,5% untuk kebutuhan inti dan 1,5% untuk keamanan nasional yang lebih luas. Starmer mengklaim rencananya akan membawa Inggris ke posisi 4,2% dari komitmen tersebut.

Namun, kritik datang dari berbagai pihak. Tom Sharpe, pensiunan komandan Angkatan Laut Kerajaan, menyebut rencana tersebut sebagai "penghematan dengan nama lain" dan menilai pendanaan untuk angkatan laut hibrida sangat tidak mencukupi. Sementara itu, para pengamat mencatat bahwa Jerman berencana membelanjakan 3,7% PDB untuk pertahanan pada 2030, dan Prancis menargetkan 2,5% – menunjukkan bahwa Inggris masih tertinggal dibandingkan negara Eropa lainnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Peningkatan belanja pertahanan Inggris dan negara-negara NATO lainnya dapat memicu perlombaan senjata baru di kawasan Indo-Pasifik, mengingat Inggris adalah mitra keamanan penting bagi Australia dan negara-negara AUKUS. Selain itu, alih teknologi di bidang drone dan jet tempur siluman berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara, terutama terkait klaim maritim di Laut China Selatan.

Starmer membela rencana tersebut dengan mengatakan bahwa sebagian besar dana tambahan berasal dari realokasi anggaran departemen lain, termasuk proyek infrastruktur jalan dan energi yang tidak segera mendesak. Ia mengakui bahwa pemerintahan berikutnya di bawah Andy Burnham, yang diperkirakan akan dilantik pada 20 Juli, dapat mengembangkan cetak biru ini lebih lanjut.

Pertanyaan besarnya adalah apakah tambahan dana sebesar £15 miliar cukup untuk menutup kesenjangan £28 miliar yang diidentifikasi oleh militer, atau justru akan memaksa pemotongan di sektor lain seperti pelatihan dan pemeliharaan. Dengan ancaman Rusia yang disebut bisa menyerang negara NATO pada 2030, waktu yang tersisa semakin sempit bagi Inggris untuk benar-benar siap tempur.