Iran Menolak Bertemu Utusan AS, Perdamaian di Selat Hormuz Kian Suram
Baca dalam 60 detik
- Teheran menegaskan tidak akan bertemu langsung dengan utusan AS yang tiba di Qatar, menghambat negosiasi damai pasca-perang.
- Pembahasan nuklir dan pengelolaan Selat Hormuz masih menjadi ganjalan utama, dengan Iran bersikeras memungut tol pada pertengahan Agustus.
- Ketidakpastian ini berpotensi memicu kembali volatilitas harga energi global, mengancam pemulihan ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia.
Iran secara resmi menolak bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat yang telah terbang ke Qatar, Selasa (30/6), menambah keruh prospek perjanjian damai permanen antara kedua negara yang baru saja meredakan konflik bersenjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan tidak ada pertemuan dengan pihak Amerika dalam waktu dekat. Padahal, Jared Kushner—menantu Presiden Donald Trump—dan utusan Steve Witkoff telah tiba di Doha untuk apa yang disebut Gedung Putih sebagai pembicaraan tingkat tinggi. Iran dan tuan rumah Qatar justru mengarahkan pertemuan hanya dengan mediator.
Kebuntuan ini terjadi dua pekan setelah gencatan senjata ditandatangani, yang mengakhiri perang singkat namun dahsyat sejak 28 Februari. Dalam kerangka awal, Iran diminta mencabut blokade di Selat Hormuz—jalur vital yang menangani seperlima minyak dan gas alam cair global—sebagai imbalan insentif finansial, dengan tenggat 60 hari untuk merundingkan kesepakatan permanen.
Namun, Iran bersikeras bahwa kedaulatan atas selat tersebut berada di tangan Teheran dan Oman. Negosiator utama Iran, Mohammed Baqer Qalibaf, dalam siaran televisi negara menegaskan bahwa lalu lintas di selat itu tunduk pada pengaturan yang ditentukan Iran. Mereka bahkan berencana memungut tol mulai pertengahan Agustus, tepat saat masa 60 hari berakhir.
Di sisi lain, pengiriman kapal melalui selat tersebut telah pulih sebagian, tetapi ketegangan masih tinggi. Serangan balasan AS terhadap fasilitas militer Iran pada akhir pekan lalu, yang dipicu serangan drone ke kapal dagang dan serangan Iran ke pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain, sempat mendorong harga minyak turun. Meski demikian, Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperingatkan bahwa ekonomi rentan masih berisiko mengalami kenaikan harga pangan dan bahan bakar, bahkan setelah pasar energi mereda.
Bagi Indonesia, situasi ini menjadi alarm tersendiri. Sebagai importir minyak mentah, setiap gejolak di Selat Hormuz berdampak langsung pada harga BBM dalam negeri dan inflasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati negosiasi ini, terutama karena Iran dan AS belum menunjukkan titik temu. Jika Iran benar-benar memberlakukan tol, biaya pengiriman energi ke Asia—termasuk Indonesia—bisa melonjak drastis.
Perang singkat itu juga telah mendorong inflasi global dan menekan Trump menjelang pemilu sela November yang akan menentukan kendali Kongres. Trump dan Menteri Keuangan Scott Bessent mendesak pengecer bensin menurunkan harga, namun ketidakpastian di Teluk masih membayangi.
Sementara itu, kesepakatan antara AS dan Iran juga mencakup penghentian konflik Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Namun, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, sekutu Hizbullah, meragukan kerangka kesepakatan terpisah yang dimediasi AS. Analis menilai perjanjian itu berisiko menciptakan kebuntuan dengan mengaitkan penarikan Israel dari Lebanon selatan dengan pelucutan senjata Hizbullah.
Dengan penolakan Iran untuk bertemu langsung, pertanyaan besarnya adalah: apakah kedua pihak mampu menyelesaikan perbedaan fundamental dalam sisa waktu kurang dari dua bulan, atau justru kembali ke titik konflik? Jawabannya akan menentukan tidak hanya stabilitas kawasan, tetapi juga arah harga energi global dan pemulihan ekonomi negara-negara berkembang.
