Ketegangan di Negeri Sakura: Salat Berjemaah di Taman Picu Kontroversi, Wali Kota Ichikawa Tarik Izin
Baca dalam 60 detik
- Masjid Hira Masjid Gyotoku di Ichikawa dilarang menggelar salat Id di taman kota setelah video doa bersama viral di YouTube, meski acara serupa telah berlangsung bertahun-tahun tanpa insiden.
- Wali Kota Koh Tanaka mengakui unggahan media sosial memengaruhi keputusan, sementara jumlah Muslim di Jepang melonjak menjadi 420.000 jiwa—didorong pekerja migran dari Indonesia dan negara lain.
- Para ahli memperingatkan bahwa reaksi berlebihan terhadap praktik keagamaan minoritas dapat merusak kohesi sosial di tengah kebutuhan Jepang akan tenaga kerja asing.
Keputusan mendadak Pemerintah Kota Ichikawa, Prefektur Chiba, yang mencabut izin penggunaan taman umum untuk salat berjemaah memicu perdebatan sengit tentang toleransi beragama di Jepang. Masjid Hira Masjid Gyotoku, yang telah menggelar perayaan hari besar Islam dua kali setahun sejak 1997, mendadak diminta menarik aplikasi pemakaian taman sepekan sebelum acara pada 27 Mei lalu. Syarat yang diajukan: tidak boleh ada salat berjemaah di lokasi tersebut.
Perubahan sikap ini terjadi setelah video salat berjemaah di taman yang sama ditonton puluhan ribu kali di YouTube. Wali Kota Koh Tanaka dalam konferensi pers akhir Mei mengakui bahwa unggahan daring memengaruhi pertimbangannya. "Saya harus menilai apakah video orang berdoa yang ditonton puluhan ribu kali di YouTube menjadi nilai plus atau minus bagi Ichikawa," ujarnya. Padahal, menurut pejabat kota, belum pernah ada laporan gangguan keamanan akibat kegiatan masjid tersebut.
Ketegangan serupa muncul di berbagai daerah. Di Kumamoto, sekitar 700 Muslim berkumpul di Taman Kastil Kumamoto untuk merayakan Iduladha Juni 2025, memicu komentar bernada xenofobia seperti "Jepang sedang diserang". Di Nishio, Prefektur Aichi, video serupa pada Maret lalu menuai kecaman. Fenomena ini mencerminkan kegamangan masyarakat Jepang yang mayoritas non-Muslim menghadapi pertumbuhan komunitas Muslim yang pesat.
Di balik kontroversi, data menunjukkan Jepang membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengatasi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Namun, minimnya pemahaman tentang Islam membuat banyak warga Jepang merasa cemas atau asing saat melihat praktik keagamaan yang tidak lazim. Eriko Suzuki, profesor kebijakan imigrasi di Universitas Kokushikan, menekankan bahwa idealnya salat dilakukan di dalam masjid, tetapi kapasitas masjid terbatas sehingga taman menjadi alternatif. "Pemerintah pusat dan daerah perlu memimpin upaya promosi pemahaman tentang Islam untuk menghindari ledakan xenofobia," katanya.
Ketua asosiasi lingkungan setempat justru membela masjid. Menurutnya, tidak ada masalah besar yang terjadi. "Mungkin terlihat tidak biasa bagi orang Jepang ketika banyak orang berkumpul, tetapi sikap kami adalah hidup bersama sebagai anggota komunitas ini," ujarnya. Masjid setempat juga memiliki rekam jejak positif, seperti mengadakan acara komunitas dan membersihkan sampah.
Tomoko Fukuda, sosiolog global dari Universitas Chiba, menyesalkan keputusan wali kota yang dinilai terlalu sensitif terhadap media sosial bernada xenofobia. "Sangat mengkhawatirkan melihat pemimpin daerah terpengaruh oleh media sosial yang memicu kebencian dan menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun masjid dengan komunitas dan administrasi," katanya.
Ke depan, pertanyaan besar adalah apakah Jepang mampu menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing dengan penerimaan sosial terhadap keragaman agama. Tanpa edukasi publik yang memadai, gesekan serupa berpotensi terulang di kota-kota lain yang menjadi tujuan migran Muslim.
