KontraS Surabaya Temukan Indikasi Massa Bayaran di Balik Kericuhan Demo #IndonesiaSekarat
Baca dalam 60 detik
- KontraS Surabaya mendeteksi adanya kelompok remaja yang diduga menerima amplop dari pria tak dikenal sebelum bergabung dengan aksi #IndonesiaSekarat di Grahadi.
- Polisi membantah temuan tersebut dan menyebut massa yang ditangkap adalah perusuh yang terpancing ajakan media sosial, bukan demonstran terorganisir.
- Kasus ini membuka perdebatan soal modus mobilisasi massa bayaran dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, dengan implikasi pada kredibilitas aparat dan aktivis HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mengungkap adanya dugaan mobilisasi massa bayaran yang sengaja diarahkan untuk memicu kericuhan dalam aksi #IndonesiaSekarat di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/6) lalu. Temuan ini memperkuat kecurigaan bahwa kerusuhan yang terjadi bukan semata-mata aksi spontan, melainkan bagian dari skenario terencana.
Kepala Biro Kampanye HAM KontraS Surabaya, Zaldi Maulana, menjelaskan bahwa tim pemantau lapangannya melihat sekelompok remaja berusia belasan tahun berkumpul di sekitar Kantor Pos Indonesia, Taman Apsari, sekitar pukul 16.10 WIB. Tak lama kemudian, empat pria berbadan tegap berpakaian serba hitam datang dan memberikan pengarahan singkat kepada kelompok tersebut. Setelah briefing, salah satu pria terlihat memasukkan amplop ke saku masing-masing remaja. Kelompok itu kemudian berbaur dengan massa aksi yang baru tiba dari Monumen Kapal Selam.
"Tim kami terus memantau pergerakan mereka hingga menjelang magrib, tetapi jejak mereka hilang di area jembatan penyeberangan orang," ujar Zaldi di Kantor KontraS Surabaya, Selasa (30/6). KontraS menduga aktivitas mencurigakan ini merupakan upaya terorganisir untuk memprovokasi kericuhan di tengah aksi damai. Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.com masih menunggu tanggapan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan dan jajarannya.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan dengan tegas membantah adanya massa bayaran. Ia menyebut massa yang terlibat sebagai perusuh, bukan demonstran. Menurut Luthfie, indikasi tersebut terlihat dari waktu kedatangan yang tak lazimโpukul 16.30 WIB, setelah jam kerjaโserta ajakan di media sosial yang bernada 'main bola di jalan' di depan Grahadi. "Kalau memang mau unjuk rasa, tentu pada jam kerja. Ini datang saja sudah jam 16.30," katanya, Senin (29/6).
Luthfie juga menyoroti penampilan fisik sebagian massa yang menggunakan hoodie, penutup kepala, dan masker, yang dinilai sebagai ciri-ciri yang patut dicurigai. Ia mengklaim aparat telah berulang kali mengimbau massa untuk membubarkan diri secara damai, namun imbauan itu diabaikan. Situasi memburuk ketika massa mulai melempar botol petasan, batu, dan bahkan molotov ke arah petugas. Penggunaan water cannon, menurut Luthfie, semata-mata untuk memadamkan api di depan gerbang Grahadi, bukan untuk membubarkan paksa.
Dari 24 orang yang ditangkap, empat ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial MA, ARF, NB, dan DSD. Mereka terancam pasal pengrusakan dan perlawanan terhadap petugas. Luthfie mengungkapkan bahwa keempatnya bukan mahasiswa, melainkan karyawan dan kuli asal Surabaya dan Gresik yang terpancing unggahan media sosial tanpa memahami tujuan aksi. "Sebenarnya tujuannya ke situ mau menyampaikan aspirasi apa juga mereka enggak tahu. Mereka hanya terpancing," ujarnya. Selain itu, enam orang positif sabu dan menjalani asesmen dengan BNN, sementara 14 lainnya dibebaskan namun wajib lapor.
KontraS dan polisi memiliki narasi yang bertolak belakang. KontraS melihat adanya tangan-tangan tersembunyi yang memobilisasi massa bayaran, sementara polisi menekankan bahwa kerusuhan dipicu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan ini menyisakan pertanyaan besar: apakah benar ada aktor intelektual di balik kericuhan, ataukah ini sekadar aksi spontan yang membesar? Analisis ponsel 14 saksi yang masih berlangsung diharapkan bisa mengungkap jaringan yang lebih luas. Publik menunggu apakah polisi akan menemukan bukti keterkaitan dengan kelompok tertentu, atau justru memperkuat klaim bahwa aksi tersebut murni akibat provokasi media sosial.



